KAJEN,Radarpekalongan.id – Pemkab Pekalongan serius atasi rob di pesisir Pekalongan. Pasalnya, pesisir utara Kabupaten Pekalongan terancam tenggelam.
Berbagai upaya atasi rob di pesisir Pekalongan dilakukan Pemkab Pekalongan, termasuk bekerjasama dengan sejumlah pihak, baik dari pemerintah pusat, provinsi, wilayah tetangga, swasta, maupun lembaga non pemerintah lainnya. Bahkan menggandeng akademisi.
Sekda Kabupaten Pekalongan, M Yulian Akbar, mengungkapkan pihaknya hingga saat ini terus berupaya atasi rob di pesisir Pekalongan, termasuk relokasi warga Dusun Simonet, Desa Semut.
Baca Juga:Penelitian BRIN, Penurunan Permukaan Tanah di Pantura Jateng Relatif TinggiRob Hancurkan Pesisir Pekalongan, Rumah Ditinggalkan, Tambak Tak Digarap
Penanganan yang dilakukan dengan pembangunan infrastruktur tanggul maupun melakukan pendampingan warga untuk bisa adaptasi perubahan lingkungan, sosial maupun ekonomi.
Di Kabupaten Pekalongan, kata Sekda, juga dilakukan pemasangan patok pengukur penurunan tanah oleh Badan Geologi. Di antaranya di halaman Kecamatan Wonokerto, Kecamatan Wiradesa, Kecamatan Siwalan dan Desa Depok. Penurunan tanah diakuinya ada, namun ia lupa angkanya.
Pemkab juga merangkul Pemkot Pekalongan dalam penanganan bencana banjir dan rob. Seperti yang telah dilakukan dengan menghasilkan kesepakatan bersama untuk penanganan rob, yang telah dilakukan pada Rabu (21/9/2022).
Dalam kesempatan itu, dipahami genangan banjir pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Kupang diperkirakan akan meluas hingga mencapai 5,7 ribu hektar pada tahun 2035 dan berdampak pada beberapa deşa-kelurahan yang diperkirakan akan tergenang permanen.
Akbar mengatakan, faktor penyebab banjir di Pekalongan disebabkan oleh kombinasi dari variabilitas iklim sebagai implikasi dari perubahan iklim global, serta pengaruh dari faktor non-iklim seperti faktor geologis dan antropogenik, termasuk juga laju penurunan muka tanah yang tinggi terutama di wilayah pesisir.
Selain itu, kerentanan pada komponen sosial-ekonomi, mata pencaharian, bencana alam, kesehatan, pangan, dan sumber daya air memengaruhi sensitivitas masyarakat terhadap kajian bencana.
“Kerugian akibat banjir diperkirakan meningkat tajam mencapai Rp 31,28 triliun/tahun pada tahun 2035, yang sebelumnya Rp 1,55 triliun/tahun di tahun 2020. Kerugian materiil terbesar ada pada biaya adaptasi dan perbaikan aset, penurunan pendapatan dan peningkatan modal, sementara kerugian non-materiil terbesar ada pada penurunan produktivitas pertanian dan tambak,” kata dia.
Baca Juga:Misteri Gua Putri, Tempat Persembunyian Putri Mataram saat Penjajahan Belanda di Pedalaman Kabupaten Pekalongan, 500 M dari Desa KutorojoIni Faktor Risiko Stunting Yang Perlu Diwaspadai Menurut Wabup Riswadi
“Kita telah sepakat mendorong kerja sama antar daerah antara Kota dan Kabupaten Pekalongan dengan dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang transformatif untuk membangun ketahanan banjir di Pekalongan, di antaranya adaptasi kawasan dan kewilayahan melalui rencana tata ruang,” lanjut Sekda.