PEKALONGAN,Radarpekalongan.id – Ketua MUI Jawa Tengah KH Ahmad Darodji berharap kepada Pemkot Pekalongan maupun Baznasnya untuk mendukung operasional kegiatan MUI Kota Pekalongan. Karena MUI bukan organisasi yang mengelola anggaran, tetapi mempunyai tugas dalam ‘membangun jiwa’ masyarakat.“MUI mempunyai tugas yang berat, karena membangun jiwa masyarakat, yakni membina umat Islam, menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah,” ucapnya.Bila MUI tidak mendapat dukungan APBD pemerintah, sambung aktivis IKA PMII Jateng itu, MUI akan alami kendala dalam menjalankan tugas organisasi. “Saya titip kepada Bapak Walikota untuk membantu kegiatan MUI,” pesannya.Merespon permintaan MUI Provinsi Jateng, Wakil Walikota H Salahudin STP menyampaikan, bila Pemkot sangat mendukung kegiatan MUI. Itu dibuktikan dengan pemberian bantuan hibah mobil operasional MUI Kota Pekalongan.“Ketika saya bersama Pak Aaf dilantik menjadi walikota dan wakil walikota. Saya sampaikan ke beliau bila sejak 2017, ada surat permohonan bantuan mobil operasional dari MUI yang belum direalisasikan. Makanya saya sampaikan agar permhonan disetujui, mengingat MUI mempunyai peran yang penting dalam ikut serta membangun mental kehidupan beragama. Alhamdulillah baliau setuju,” bebernya.Sementara itu, Panitia Pelaksana Musda MUI Kota Pekalongan H Ahmad Slamet Irfan menyampaikan musda merupakan forum tertinggi dalam lembaga MUI. Dalam forum ini dibahas mengenai pelaksanaan agenda selama lima tahun atau satu periode kepemimpinan sebelumnya.Selain itu, melalui forum ini turut ditentukan langkah dan agenda MUI Kota Pekalongan untuk lima tahun ke depan. “Musyawarah ini secara ideal, diharapkan mampu merangkaikan dimensi-dimensi penting kehidupan sebuah organisasi,” ungkapnya.Adapun dimensi-dimesi itu, menurut dia adalah gerak, kemajuan, kesinambungan dan dimensi perubahan. Dengan demikian ke depan MUI mampu mengarahkan dan membina umat Islam, menanamkan dan memupuk aqidah Islamiyah, serta menjalankan syariah Islamiyah.“Ini agar terwujud masyarakat berkualitas (khaira ummah) dalam berbagai aspek kehidupan, dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia,” terangnya.Slamet Irfan juga menyampaikan, banyak nasihat yang telah disampaikan oleh para ulama kepada Pemerintah. Ini adalah bukti bahwa Pemerintah dan ulama, memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. “MUI telah memberikan banyak masukan dalam bentuk fatwa maupun rekomendasi lainnya, kepada pemerintah yang kemudian diadopsi ke dalam kebijakan-kebijakan pemerintah berkenaan dengan aspek-aspek sosial keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” pungkasnya. (dur)
Tidak Kelola Anggaran, KH Ahmad Darodji Mengajak Pemkot dan Baznas Mendukung Kegiatan MUI
