RADARPEKALONGAN.ID – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berupaya memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia di kancah internasional lewat keanggotaan di United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Salah satu upaya amplifikasi yang dilakukan adalah lewat Sidang Pleno Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU).
Demikian ungkap Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat memberikan arahan di Sidang Pleno KNIU Tahun 2023 di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, pada Kamis (2/2).
Nadiem yang juga berperan sebagai Ketua KNIU turut menambahkan bahwa sidang pleno yang dilaksanakan menjadi momentum untuk menghubungkan komunikasi (reconnecting) di antara Kementerian/Lembaga pengampu program UNESCO di Indonesia (focal points). “Mari kita gunakan pembelajaran dari tahun-tahun sebelumnya untuk semakin memperkuat peran dan kepemimpinan Indonesia di UNESCO ke depan,” tegas Menteri Nadiem.
Baca Juga:Pelantikan Pengurus KGBN, Nadiem Makarim Sebut Syarat Jadi Guru Belajar Sepanjang HayatPenuh Gembira, Perpustakaan UIN Gusdur Dikunjungi Anak-anak Paud-IT Mutiara Umat
“Dan melalui sidang pleno ini kita akan mendiskusikan dan menetapkan tujuan bersama (objective) dan hasil utama (key results) yang perlu menjadi prioritas dari masing-masing bidang,” sambung Nadiem.
Senada dengan itu, Ketua Harian KNIU, Itje Chodidjah juga menambahkan tujuan dari dilaksanakannya sidang pleno yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015 selain dimaksudkan untuk menghubungkan komunikasi pascapandemi antar-focal points.
“Sidang dimaksudkan untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan program UNESCO yang telah dilakukan oleh focal points, menetapkan rekomendasi dan tindak lanjut, menetapkan strategi dan partisipasi Indonesia di badan subsider UNESCO, serta memperkuat koordinasi dan persiapan Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota Executive Board (EB) UNESCO periode 2023—2027,” urai Itje.
Ketua Harian KNIU juga menegaskan bahwa pihaknya akan segera menerbitkan regulasi untuk mendukung penguatan peran KNIU. “Sinergitas yang telah terjalin antara KNIU dengan focal points, akan diperkuat dengan hadirnya regulasi berbentuk Peraturan Presiden (Perpres) di tahun 2023 yang mengatur sinergitas tersebut,” terang Itje.
Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) untuk Prancis, Andorra, Monako/Wakil Tetap RI untuk UNESCO, Muhamad Oemar menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan kolaborasi di antara focal points dalam menegaskan peran penting Indonesia di UNESCO.