SEMARANG, RADARPEKALONGAN.ID – Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) Provinsi Jawa Tengah melaksanakan pembacaan putusan terhadap 2 (dua) orang Notaris terkait pelanggaran kode etik jabatan Notaris, bertempat di Ruang Rapat Bima Kanwil Kemenkumham Jateng.
Pembacaan Putusan Perkara Notaris ini merupakan pelimpahan rekomendasi putusan Majelis Pengawas Daerah (MPD), pada Selasa (18/4/2023).
Pembacaan putusan ini dilakukan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan sebagai Ketua Majelis Pemeriksa yang merangkap sebagai Anggota MPWN Provinsi Jawa Tengah, Anggota MPWN Provinsi Jawa Tengah, Dr. Widhi Handokoelaku dan Dr. Siti Malikhatun Badriyah serta Sekretaris MPWN Provinsi Jawa Tengah sekaligus Kepala Bidang Pelayanan Hukum, Agustinus Yosi Setyawan, S.H., M.H.
Baca Juga:Habib Luthfi Tinjau Pospam Mudik, Ini Pesan yang DisampaikanPengamanan Lebaran 2023 di Kota Pekalongan Libatkan 535 Personel Gabungan
Majelis Pengawas Wilayah Notaris jalankan amanat Permenkumham
Pada kesempatan tersebut, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Nur Ichwan menjelaskan bahwa dalam melakukan pembacaan putusan pemeriksaan ini, MPWN menjalakan amanat sesuai yang tercantum dalam Permenkumham No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris, yang mana Majelis Pengawas memiliki kewenangan dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris.
“Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Jawa Tengah berharap agar ke depan notaris lebih berhati-hati lagi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai notaris. Sehingga, tidak merugikan baik itu dari sisi notaris itu sendiri maupun dari masyarakat,” ujar Ichwan, dalam siaran pers yang dikirim melalui Humas Lapas Pekalongan kepada Radar Pekalongan.
Sebagai informasi, Pembacaan putusan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil Pemeriksaan Notaris dan dihadiri secara langsung oleh Notaris yang terlapor. (rls)