Acara silaturahmi halalbihalal sendiri dihadiri juga oleh Wakil Bupati Kendal H Windu Suko Basuki, Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal Yanuar Fatoni, jajaran Forkopimda Kendal, Camat Kaliwungu Nung Tubeno beserta Forkopimcam, dan para tamu undangan, serta para kepala desa se Kabupaten Kendal.
Monitoring program BKK Dusun di Dusun Krajan Desa Pekuncen, Pegandon, 2022 silam. (Dok. Radar Pekalongan)
Dalam sambutannya, Ketua Paguyuban Kepala Desa Bahurekso Kendal, Abdul Malik, pun secara terbuka menyampaikan apresiasinya atas program unggulan yang digulirkan Bupati Dico M Ganinduto dan Wakil Bupati Basuki, yakni program BKK Dusun. Dia menyebut program ini telah amat membantu dalam percepatan pemerataan infrastruktur publik sekaligus bisa membantu mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa.
Baca Juga:Manjur TMMD Sengkuyung Tahap I 2023, Desa Terisolir di Kendal Ini Dibangunkan Jalan BetonPlatform Kendal Karir Sukses Serap 10.000 Naker Lokal, Bupati Apresiasi Job Fair SMK Ma’arif
“Program BKK Dusun ini sudah terealisasi total di 652 dusun, alhamdulillah. Maka kami sampaikan apresiasi dan terima kasih kami para kepala desa kepada Bupati Kendal dan jajaran yang telah menggulirkan program bagus ini,” ungkap Abdul Malik.
Bupati Dico M Ganinduto saat meninjau program BKK Dusun di Desa Pidodokulon, Patebon, akhir 2022 lalu. (Dok. Radar Pekalongan)
“Konsep program BKK Dusun ini sangat bagus, yakni membangun dari bawah. Bukan lagi dari desa, bahkan level di bawahnya, yakni dusun. Sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat, semoga ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” sambungnya.
Dalam kesempatan ini, Paguyuban Kepala Desa Bahurekso Kendal juga menyampaikan aspirasi kepada Bupati terkait kebutuhan kendaraan operasional untuk para kepala desa.
“Kendaraan operasional ini penting untuk menunjang mobilitas kami para kepala desa untuk bekerja dan melayani masyarakat. Maka harapan kami, Pemkab Kendal bisa menerima dan merealisasikan aspirasi para kades ini,” ucapnya.
Menanggapi hal ini, Bupati Dico menyatakan akan mempertimbangkan aspirasi tersebut. Hanya saja, Pemkab perlu lebih dulu melakukan kajian untuk melihat kemampuan keuangan daerah sekaligus menyesuaikannya dengan kebijakan pemerintah pusat. (sef)