KAJEN,Radarpekalongan.id- DPRD Kabupaten Pekalongan secara serius mengawal penanganan banjir rob yang melanda wilayah pesisir Kecamatan Tirto. Untuk itu, Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan, Rabu (17/05/2023) melakukan pemantauan lokasi yang akan dibangun untuk proyek penanganan banjir rob di Sungai Bremi – Meduri.
Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan, H. Sumar Rosul, S. IP, M. AP sebelum meninjau lokasi, terlebih dahulu menemui perwakilan OPD teekait Pemkab Pekalongan di Kecamatan Tirto. Nampak hadir pula Camat Tirto, sejumlah pemerintah Desa terkait untuk mendengar keluhan warga setempat.
Setelah mendengar aspirasi warga melalui empat pemerintah Desa diantaranya, Jeruk sari, Karangjompo, Mulyorejo dan Tegaldowo, H. Sumar Rosul, S. IP, M. AP menyampaikan terkait penanganan banjir baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan begitu masyarakat tidak lagi menjadi korban banjir rob yang memang sudah menjadi langganan warga sekitar.
Baca Juga:Tingkatkan Omset Penjualan Online, Pebisnis Muda Dilatih KiriminAja Meet & Share PekalonganKPH Pekalongan Timur Lakukan Pembinaan Mitra Kerja
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan H. Hindun bersama Wakil Pimpinan, H. Sumar Rosul mengecek lokasi pembebasan lahan untuk penanganan banjir rob.
Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan H. Sumar Rosul, S. IP, M. AP usai pemantauan mengatakan bahwa Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten secara serius melakukan perencanaan tahapan tahapan penanganan banjir dan rob di Kecamatan Tirto. Penanganan air banjir khususnya untuk Sungai Bremi dan Meduri.
“Untuk designya sudah selesai dilakukan oleh kawan kawan Pusdataru Provinsi Jawa Tengah dengan BBWS Pamali Juana. Kemudian dari Pemerintah Daerah Kabupaten tugasnya adalah membebaskan lahan seluas 5 hektar dan alhamdulillah ini sedang dikerjakan mudah mudahan dalam bulan ini(Mei 2023) sudah selesai, ” terang Sumar Rosul.
Sedangkan tugas berikutnya, lanjut dia, adalah dari Pemerintah Pusat yang mana akan dimintai anggarannya untuk pembangunan penanganan banjir rob. Untuk nilai anggaran yang diperlukan sekitar Rp 700 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pusat.
Wakil Pimpinan DPRD Kabupaten Pekalongan H. Sumar Rosul menyerap aspirasi untuk penanganan rob.