Dia mengatakan, di ayat selanjutnya disebutkan, Silpa daerah tinggi dan kinerja layanan rendah.
“Pemerintah daerah bisa mengarahkan penggunaan Silpa agar dipergunakan untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang orientasinya pada pembangunan ekonomi di daerah,” tuturnya.
Di kesempatan tersebut, Badan Anggaran (Banggar) pun memberikan rekomendasi kepada Pemda Kab Tegal agar bisa mengoptimalkanPenggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) supaya mencapai kemandirian anggaran.
Baca Juga:ASYIK ! 112 Bikers Ikutan Trabas Bareng Honda Community Jateng Naik CRF150LÂ Investasi Emas Untung 100 Persen dalam Jangka Waktu Berapa Tahun? Ini 2 Tips Menabung Emas yang Bijak di Pegadaian
Berdasarkan laporan Komisi II DPRD Kab Tegal, salah satu sumber PAD yang cukup potensial adalah pendapatan dari retribusi ijin pendirian tower.
Pada tahun 2022 lalu, ada lebih dari 90 tower yang telah berdiri namun baru 36 tower yang berproses untuk mengajukan ijin pendirian tower.
Untuk poin C, Banggar berusaha mengingatkan bahwa tahun 2022 adalah tahun tahapan pertengahan menjelang akhir RPJMD 2019-2024. Anggaran belanja daerah adalah instrumen utama dalam mencapai Visi dan Misi daerah pada RPJMD itu.
Sementara catatan kelima yakni, saldo piutang pendapatan masih sangat tinggi. Terdapat saldo penyisihan piutang Rp. 62.894.731.841.
Penyumbang terbesar adalah penyisihan piutang pajak daerah. Oleh karenanya, DPRD merekomendasikan agar bisa terus dilakukan ikhtiar yang serius dalam penyelesaikan piutang-piutang tersebut.
“Sehingga tak membebani neraca daerah. Pemerintah daerah pun dapat memanfaatkannya untuk menambah belanja daerah, membiayai pembangunan,” ujarnya.
Semoga 5 catatan hasil pembahasan Banggar DPRD Kabupaten Tegal dapat dilaksanakan oleh Pemda Kab Tegal. (adv)