BATANG – Bawaslu Kabupaten Batang menggelar Rapat Persiapan Penyelesaian Sengketa dengan Komisi Pemilihan Umum dan Partai Politik di Hotel Dewi Ratih, Selasa (7/11/2023). Hadirnya rapat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pihak terkait dalam penanganan sengketa di Batang.
“Ini penting disampaikan tentang sengketa proses Pemilu. Sebenarnya tidak semua tahapan pemilu ada sengketa. Untuk sengketa biasanya antara peserta dan penyelenggara. Lalu sengketa peserta dengan peserta,” kata Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Batang, Akhmad Farikhin di sela kegiatan.
Oleh karenanya, di kesempatan ini pihaknya juga mengundang komisioner KPU Kabupaten Batang 2023-2028 yang baru dilantik, rekan Panwascam dan juga perwakilan partai politik.
Baca Juga:Meningkat, 20 Komunitas Teater Pelajar Siap Adu Akting di Festival Drama PelajarSumur Mengering, Warga Padurekso Krisis Air Bersih
Lewat rapat ini diharapkan pihak terkait bisa memetakan potensi sengketa dalam tahapan pemilu. Terlebih saat ini memasuki tahap pasca penetapan Daftar Caleg Tetap untuk Caleg DPRD Kabupaten Batang. Di mana ada 468 caleg DPRD Kabupaten Batang yang melaju di Pemilu 2024.
“Pada penetapan DCT kemarin alhamdulillah tidak ada sengketa. Kami berupaya selalu meminimalisir sengketa dengan komunikasi dengan KPU, Parpol dan pihak terkait lainnya,” tegasnya.
Farikhin menjelaskan, jika sengketa pemilu berbeda dengan pelanggaran. Jika pelanggaran maka bisa mengarah ke pidana pemilu. Sedangkan sengketa dapat diselesaikan di tingkat panwascam hingga Bawaslu.
“Kalau sengketa ringan yang bisa diselesaikan. Contoh yang ringan, soal perebutan lokasi kampanye atau menutupi alat peraga kampanye. Kecuali kalau perobekan APK, itu sudah masuk pelanggaran berat,” imbuhnya.
Narasumber kegiatan, Nur Hidayat Sardini menyebut pengawas pemilu harus bisa menguasai wilayah, bahkan harus tahu terlebih dahulu dibanding lembaga lain.
“Bahkan dalam ilustrasi ektrem, jarum jam jatuh saja di satu titik bawaslu harus tahu duluan dan tahu pula cara mengatasinya,” ujar akademisi UNDIP Semarang ini.
Ia mencontohkan jika akan terjadi politik uang, maka Bawaslu harus tahu. Menurutnya politik uang sebenarnya gampang dideteksi siapa pelakunya, berapanya.
Baca Juga:Indogallery Exhibition Pameran Otomotif, Promo Akhir TahunSahkan Unit Layanan Terapi Khusus
Nur Hidayat pun menyebut bahwa Bawaslu punya instrumen aturan lengkap untuk menindak politik uang.“Jadi yang diperlukan adalah semangat untuk pengawasan. Pengawasan ini terdiri dari dua sampai tiga metode,” ucapnya.