RADARPEKALONGAN.ID, KAJEN – Dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2025, sejumlah fraksi memberikan catatan penting. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Abdul Munir, dan dilaksanakan di Gedung Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui Ahmad Muzaki, memberikan beberapa catatan terkait Raperda APBD 2025. Salah satunya adalah mengenai penyerapan anggaran yang sering kali dianggap lambat dan baru dikebut mendekati akhir tahun. “Penyesuaian belanja harus dilakukan secara efisien dengan memprioritaskan program-program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Muzaki.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan pembangunan infrastruktur jalan penghubung antar kabupaten, yang menurutnya masih banyak yang rusak dan mengganggu aktivitas warga. Fraksi PAN juga menegaskan perlunya percepatan pemulihan ekonomi, fasilitas kesehatan, dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.
Baca Juga:KPU Pekalongan Tetapkan Sembilan Kriteria Pemilih yang Bisa Ajukan Pindah Memilih pada Pemilu 2024Polres Pekalongan Kota Selidiki Dugaan Pelecehan Seksual Verbal oleh Oknum Guru BK SMAN 3
Sementara itu, Fraksi Persatuan Pembangunan melalui Sekretaris Wildanil memberikan apresiasi atas program-program yang telah berjalan baik di tahun anggaran sebelumnya. Namun, ia juga mengingatkan perlunya perbaikan terhadap program yang dinilai kurang efektif, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
Wildanil menekankan bahwa alokasi anggaran harus memprioritaskan sektor-sektor yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti infrastruktur, pendidikan, pertanian, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. “Transparansi dan akuntabilitas sangat penting, agar masyarakat mengetahui bagaimana anggaran digunakan dan apa saja yang telah dicapai,” tegasnya.
Ia berharap agar Raperda APBD 2025 dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menjadi instrumen efektif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Wildanil juga menegaskan komitmen fraksinya untuk mengawal pelaksanaan APBD agar berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Kami sebagai wakil rakyat berkomitmen mengawal pelaksanaan APBD ini agar sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tutupnya.