Fajar juga memastikan bahwa tidak ada pelanggaran yang terkait isu SARA atau hal lain yang berpotensi mengganggu kondusivitas debat.
“Kami harap melalui debat ini, KPU bisa memberikan edukasi politik yang berguna bagi masyarakat. Diharapkan pemilih mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai calon pemimpin yang akan dipilih pada 27 November 2024,” tegasnya.