RADARPEKALONGAN.ID – Komisi B DPRD Kota Pekalongan melakukan sidak ke Pasar Banjarsari untuk meninjau progres pembangunan pasar induk terbesar di Kota Pekalnongan tersebut. Dari hasil sidak, diketahui bahwa sejumlah fasilitas penting belum terbangun karena tidak tercover dalam anggaran pembangunan yang sudah ditetapkan.
Fasilitas-fasilitas tersebut di antaranya yakni pagar keliling dan jembatan penghubung antar blok. Selain itu, juga terdapat kekurangan pembangunan toko dan kios.
Ketua Komisi B DPRD Kota Pekalongan, H. Mabrur mengungkapkan, pembangunan Pasar Banjarsari sudah memakan waktu dan proses yang sangat panjang. Sehingga dia menilai dengan sudah kembali berdirinya pasar tersebut sebagai hal yang luar biasa. Meskipun, masih banyak kekurangan yang tidak sesuai dengan usulan awal.
Baca Juga:Pastikan Kesiapan, Rivan A. Purwantono Pimpin Apel Pengamanan Mudik Nataru Jasa RaharjaTerlibat Aktif dalam Posko Terpadu Angkutan Nataru 2024, Ini Peran Krusial Jasa Raharja
“Sebetulnya kenapa agak terlambat openingnya, karena salah satunya apa yang kita usulkan ternyata realisasinya tidak sesuai. Mungkin karena kekurangan anggaran dan sebagainya. Kenyataannya apa yang kita usulkan, untuk toko sekian, los sekian itu tidak sesuai sehingga kita harus lakukan penyesuaian dan perubahan dulu,” jelas Mabrur yang ditemui usai sidak.
Termasuk, lanjut Mabrur, fasilitas-fasilitas penting yang sejak awal sudah diusulkan seperti jembatan penghubung antar blok dan pagar keliling, yang juga belum terealisasi.
“Di awal RAB kita sudah usulkan empat jembatan, jadi semua blok itu tersambung dengan jembatan tapi ini belum terealisasi. Alhamdulillah menurut keterangan dari kepala dinas, bahwa sudah dilakukan pengajuan CSR ke sejumlah lembaga dan sudah ada yang siap untuk membangun. Jadi mungkin nanti ada dua jembatan penghubung yang dibangun dari CSR,” katanya.
Sementara untuk pagar keliling yang juga belum terealisasi, dikatakan Mabrur akan diupayakan untuk penganggaran dari APBD. Sebab menurutnya keberadaan pagar keliling merupakan hal yang penting demi keamanan aset-aset yang ada di dalam pasar.
Terkait dengan penempatan pedagang, politisi PPP tersebut menyatakan bahwa pemerintah akan berupaya meminimalisir perselisihan dalam pembagian lokasi pedagang. Sehingga kemungkinan akan digunakan sistem pengundian.
“Nanti mungkin akan kita ambil keputusan yang paling minimal sengketa itu adalah diundi saja. Yang penting blok-blok sudh disepakati tinggal nanti diundi penempatan pedagangnya saja. Karena untuk blok itu sudah ada zonasi aturannya. Mana untuk basah, fashion, sembako, itu sudah ada aturannya agar pasar bisa standar nasional,” tambahnya.