“Masalah mahalnya Pilkada harus dianalisis dengan lebih mendalam. Apakah karena biaya yang dikeluarkan oleh calon atau karena praktik politik uang? Tanpa politik uang, biaya Pilkada bisa ditekan. Salah satu solusinya adalah memanfaatkan teknologi,” jelasnya.
Sebagai contoh, Sardini merujuk pada pengalaman Ekuador yang sudah menerapkan teknologi dalam Pemilu mereka. Di sana, masyarakat hanya perlu datang ke TPS, memindai identitas, dan hasilnya langsung terintegrasi hingga tingkat nasional.
“Dengan menggunakan teknologi, tahapan seperti PPS, PPK, hingga KPU provinsi bisa diminimalisir,” ujarnya.
Baca Juga:PHRI Kendal Desak Pemerintah Terapkan Perlakuan Pajak yang Adil untuk Semua PengusahaAgen Pegadaian Tingkatkan Literasi Produk Lewat Edukasi Interaktif di Pekalongan
Tantangan dan Risiko Penggunaan Teknologi dalam Pilkada
Namun demikian, Sardini juga mengingatkan bahwa penerapan teknologi dalam Pilkada akan membutuhkan biaya yang cukup besar dan menghadirkan risiko serangan siber. Namun, ia meyakini bahwa ini hanya soal kebiasaan dan adaptasi terhadap sistem baru.
“Sistem berbasis IT dapat diaudit dan akan lebih efektif dibandingkan Pilkada yang dilakukan melalui DPRD,” tutup Sardini.