“Jika masalah politik uang dipindahkan dari masyarakat ke DPRD, maka pengawasannya menjadi lebih terpusat. Ini akan melokalisir potensi konflik dan membuat penanganannya lebih efektif,” jelasnya.
Agung juga menyebut bahwa sistem ini dapat mengembalikan demokrasi Indonesia ke jalur yang sesuai dengan Pancasila, khususnya semangat permusyawaratan dan perwakilan.
Dampak Positif untuk Demokrasi
Ia optimistis bahwa perubahan sistem ini tidak hanya mengurangi dampak negatif dari Pilkada langsung, tetapi juga mengembalikan rakyat sebagai pengawas aktif dalam proses politik.
Baca Juga:Pro dan Kontra Pilkada oleh DPRD, Akademisi Undip Sarankan Pemanfaatan Teknologi untuk Efisiensi BiayaStasiun Pekalongan Catat Kedatangan 2.916 Penumpang pada Hari Natal 2024, Tertinggi dalam 7 Hari Masa Nataru
“Rakyat tetap berpartisipasi secara politik, namun lebih fokus mengawasi DPRD. Dengan demikian, demokrasi kita menjadi lebih sehat, transparan, dan sesuai dengan jiwa Pancasila,” tutup Agung.