RADARPEKALONGAN.ID, PEKALONGAN – Ketua DPRD Kota Pekalongan, M Azmi Basyir, menyampaikan sejumlah pokok pikiran (pokir) strategis dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang digelar di Ruang Jlamprang Setda Kota Pekalongan, Rabu (14/5/2025).
Dalam forum tersebut, Azmi menegaskan pentingnya menyelaraskan visi dan misi kepala daerah dengan program-program strategis guna menjadikan Kota Pekalongan sebagai Kota Mina Batik berbasis kelautan dan industri batik yang berdaya saing.
“Kami ingin agar visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota bisa terintegrasi secara menyeluruh dengan program-program daerah agar benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga:Miris, Atap SDN 2 Sumur Brangsong Roboh dan Dinding Retak, Pemkab Kendal Siapkan Dana Rp600 Juta untuk RehabilPPDB SKB Kota Pekalongan 2025 Dibuka, Kuota 60 Siswa Per Program Kejar Paket Tersedia
Azmi mengungkapkan, DPRD akan membahas pokir tersebut secara rinci agar seluruh usulan bisa masuk dalam dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan itu. Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
“Kami berharap kualitas SDM di Kota Pekalongan meningkat signifikan. IPM (Indeks Pembangunan Manusia) juga harus menjadi perhatian utama, karena mencakup pendidikan, kesehatan, hingga daya beli masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, generasi Kota Pekalongan harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya melalui pendidikan yang layak. Ia mendorong agar sistem pendidikan di Kota Pekalongan semakin inklusif, memberi ruang bagi kelompok minoritas dan penyandang disabilitas.
Di sektor kesehatan, Azmi juga mengusulkan jaminan pelayanan kesehatan yang optimal dan mudah diakses seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap sistem layanan kesehatan bisa berjalan secara otomatis tanpa masyarakat harus mengeluhkan masalah ke pejabat atau wakil rakyat.
“Sistem di bawahnya harus siap dan berjalan efektif. Warga seharusnya tidak perlu menyampaikan keluhan ke dewan atau wali kota hanya untuk bisa mendapatkan layanan kesehatan,” tegas Azmi.
Selain itu, persoalan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian dalam pokir yang diajukannya. Ia mencatat volume sampah harian di Kota Pekalongan mencapai 100 hingga 110 ton dan akan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk.
“Ini harus ditangani dengan serius. Kapasitas lahan dan fasilitas pengelolaan sampah perlu segera dievaluasi agar tidak terjadi overkapasitas,” jelasnya.