Pemkot Pekalongan Raih Penghargaan JDIH Terbaik se-Jateng, Komitmen Tingkatkan Akses Informasi Hukum Digital

Pemkot Pekalongan Raih Penghargaan JDIH Terbaik se-Jateng, Komitmen Tingkatkan Akses Informasi Hukum Digital
ISTIMEWA TERIMA - Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab mewakili pemerintah Kota Pekalongan menerima penghargaan pengelolaan JDIH terbaik di Jawa Tengah.
0 Komentar

RADARPEKALONGAN.ID, PEKALONGAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan kembali menorehkan prestasi membanggakan. Kali ini, Pemkot berhasil meraih penghargaan sebagai Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik se-Jawa Tengah tahun 2025.

Penghargaan tersebut diberikan dalam Rapat Koordinasi Pengelola JDIH Provinsi Jawa Tengah yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang. Kegiatan ini mengangkat tema “Satu Data Hukum: Langkah Strategis Integrasi Dokumen Hukum Desa dan Perguruan Tinggi di Jawa Tengah dalam Wadah JDIH Nasional.”

Penghargaan diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, kepada Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Pemkot Pekalongan dalam mendigitalisasi dan membuka akses hukum untuk masyarakat.

Baca Juga:Ribuan Warga Padati Alun-alun dalam Kendal Bersholawat, Peringati Harlah ke-91 GP AnsorWarga Sapuro Kebulen Diberi Pelatihan Simulasi Gempa dan Kebakaran, BPBD Bentuk Kesiapsiagaan Dini

“Alhamdulillah, ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran. Kami ingin JDIH Kota Pekalongan menjadi sumber informasi hukum yang kredibel, transparan, dan mudah diakses kapan saja,” ujar Balgis Diab saat menerima penghargaan.

Balgis menegaskan bahwa capaian ini bukanlah akhir, melainkan awal dari pengembangan sistem hukum berbasis teknologi informasi yang inklusif dan kolaboratif.

“Kami terus dorong penguatan digitalisasi dokumen hukum dan menjalin sinergi dengan desa serta perguruan tinggi. Tujuannya, menciptakan satu data hukum yang saling terhubung dari tingkat lokal hingga nasional,” lanjutnya.

Penghargaan ini sekaligus membuktikan komitmen Kota Pekalongan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan digital-friendly.

Ke depan, kata Balgis, JDIH Pekalongan diharapkan mampu menjadi pusat referensi hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu mendukung pelayanan publik yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

0 Komentar