RADARPEKALONGAN.ID, KAJEN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pekalongan menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) prioritas, Selasa, 20 Mei 2025. Tiga raperda tersebut adalah RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2025–2029, Pengarusutamaan Gender, serta Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
Rapat digelar di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ruben Prabu Faza, didampingi Ahmad Ridhowi. Hadir pula Wakil Bupati Sukirman, jajaran Forkopimda, anggota legislatif, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Fraksi PDI Perjuangan Tekankan Partisipasi Masyarakat
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melalui Rosi Ardiyanti menyoroti pentingnya pelibatan aktif masyarakat dalam penyusunan RPJMD agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat. Fraksi juga mengkritisi tingginya ketergantungan daerah terhadap dana pusat dan mendorong strategi pendanaan yang lebih inovatif dan mandiri.
Baca Juga:Dua Polisi Pekalongan Kota Raih Penghargaan, Kompol Pujiono dan Aiptu Ahmad SyaifudinBerkat Bantuan Baznas, Rumah Roboh Milik Sofyan Kini Layak Dihuni
Fraksi PPP: Sinkronisasi dan Kejelasan Indikator
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendorong agar RPJMD disusun selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi. Terkait Raperda Pengarusutamaan Gender, fraksi meminta agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi dan anggaran. Untuk Kabupaten Layak Anak, PPP menekankan perlunya indikator keberhasilan yang konkret serta partisipasi masyarakat yang lebih aktif.
Fraksi PKB: Infrastruktur dan Pemerataan Wilayah Tertinggal
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengapresiasi arah kebijakan RPJMD, namun meminta perhatian lebih pada wilayah yang masih tertinggal. “Pemerataan pembangunan dan percepatan perbaikan infrastruktur harus menjadi prioritas,” tegas perwakilan fraksi. Untuk Raperda Gender, PKB menekankan pentingnya keadilan dan inklusivitas, sementara terhadap Kabupaten Layak Anak, mereka mempertanyakan skema anggaran dan arah kebijakan.
Fraksi Golkar Soroti Perlindungan Anak dari Media Sosial
Fraksi Partai Golkar mengusulkan agar setiap OPD memiliki target progresif yang mendukung pencapaian RPJMD. Dalam pembahasan Raperda Pengarusutamaan Gender, fraksi menyoroti perlunya program responsif dan evaluatif. Pada Kabupaten Layak Anak, Golkar fokus pada perlindungan anak dari pengaruh negatif media sosial, pemberlakuan jam malam, serta upaya pencegahan kekerasan seksual.