BATANG – Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemkab Batang mendapat sorotan tajam dari fraksi-fraksi DPRD. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah Raperda tentang Insentif dan/atau Kemudahan Investasi.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Batang, Rabu (21/5), Fraksi PKB menegaskan bahwa kemudahan investasi jangan hanya dilihat dari sisi ekonomi semata. Aspek lingkungan dan sosial juga harus jadi pertimbangan utama.
“Investasi memang penting untuk perputaran ekonomi. Tapi jangan sampai mengorbankan lingkungan dan tatanan sosial masyarakat,” tegas juru bicara Fraksi PKB, Purwa Aditya.
Baca Juga:Tim Wasev TNI Tinjau Proyek TMMD di Batang, Jalan Beton Sudah 80% JadiPT BPI Dukung Program Jambanisasi di Desa Dampingan Pemprov Jateng
Ia menyebut, efek domino seperti kerusakan lingkungan, pergeseran karakter lokal, dan munculnya kesenjangan sosial tak boleh dianggap remeh. “Kita perlu kajian matang. Belajar dari pengalaman kawasan industri yang sudah ada, seperti KITB dan Batang Industrial Park,” tambahnya.
PKS Soroti Sistem OSS yang Belum Optimal
Senada dengan PKB, Fraksi PKS juga mengkritisi aspek teknis dalam proses perizinan investasi. Juru bicara PKS, Rizal Pramudiarta menyoroti masih banyaknya kendala pada sistem Online Single Submission (OSS) yang diandalkan pemerintah daerah dalam pelayanan perizinan.
“Sering error, jaringan lambat, dan sistem yang belum stabil menjadi hambatan tersendiri bagi investor. Pemda harus proaktif berkoordinasi dengan pusat agar sistem OSS berjalan maksimal,” tegas Rizal.
Menurutnya, investasi tak cukup hanya diberi karpet merah. Infrastruktur sistem juga harus benar-benar siap dan memudahkan.
Gerindra Desak Program Nyata untuk SDM Lokal
Sementara itu, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) lokal agar siap bersaing di tengah arus investasi. Juru bicara Fraksi, Nur Cahyaningsih mendorong agar bupati menjadikan pelatihan industri dan bahasa asing sebagai prioritas program kerja.
“Kemudahan investasi harus diimbangi dengan kebijakan yang memihak tenaga kerja lokal. Harus ada regulasi jelas soal prioritas penyerapan SDM dari masyarakat Batang sendiri,” ujarnya.
Fraksi Gerindra berharap investasi yang masuk tak hanya menguntungkan korporasi, tapi juga benar-benar membuka peluang kerja nyata bagi warga.