RADARPEKALONGAN.ID, BATANG – Sejumlah Fraksi DPRD memberikan catatan kritis dalam pemandangan umumnya terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 pada Rabu, 18 Juni 2025.
Selain struktur anggaran dan realisasinya, kebijakan Bupati Batang yang merombak Direksi hingga Dewan Pengawas (Dewas) RSUD Batang dan PAM Sendang Kamulyan juga ikut disorot.
Perombakan jajaran direksi dan dewan pengawas di dua institusi strategis daerah, yakni RSUD Batang dan Perumda Air Minum Sendang Kamulyan (PAM Sendang Kamulyan), memang sempat menyita perhatian publik.
Baca Juga:Warga Randumuktiwaren Laporkan Dugaan Korupsi Aset Desa ke Kejaksaan, Minta Penyelidikan Cepat!Sambut Libur Sekolah, Desa Wisata Pandansari Batang Tawarkan Paket Alam dan Edukasi Seru!
Hal ini pun ditangkap Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang secara khusus meminta penjelasan dari Bupati Batang terkait kebijakan tersebut.
“Fraksi PKB memahami bahwa restrukturisasi dan evaluasi merupakan hal yang lumrah dalam tata kelola organisasi.
Namun kami merasa perlu mendapat penjelasan yang lebih mendalam atas perombakan kepemimpinan tersebut, mengingat beberapa pejabat yang diganti masih belum habis masa jabatannya,” ujar juru bicara Fraksi PKB, Nur Hasan.
Ia menambahkan, ketidakjelasan informasi kepada publik berisiko menimbulkan spekulasi yang justru kontraproduktif terhadap kepercayaan masyarakat.
“Restrukturisasi seharusnya tidak menimbulkan fitnah. Oleh karena itu, kami mendorong Bupati Batang untuk menyampaikan dasar keputusan tersebut secara terbuka agar tidak menimbulkan asumsi liar,” katanya.
Sorotan juga datang dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang menyoroti capaian kinerja beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai masih rendah, baik dari sisi serapan anggaran maupun penyelesaian fisik kegiatan.
“Fraksi PPP mendorong agar dilakukan evaluasi kinerja secara berkala dan tegas terhadap OPD yang belum menunjukkan performa optimal.
Baca Juga:DPRD Kawal Proses Ganti Rugi Tanah Musnah di Pekalongan untuk Pembangunan Bendung Gerak!BPJS Ketenagakerjaan Serahkan Klaim JKM Rp 546 Juta ke Ahli Waris Pekerja PT Dupantex, Meski Perusahaan PKPU!
Hal ini penting untuk memastikan efektivitas pelaksanaan program daerah,” ujar Khabib Ghozi, juru bicara fraksi.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicaranya, Slamet Supriyadi, menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya pada sektor infrastruktur, pendidikan, dan pertanian.
“Kami mendorong pemerintah untuk lebih serius memperhatikan layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat kecil, karena itu adalah amanah yang harus terus diperjuangkan,” ucapnya.
Di sisi lain, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan apresiasi atas capaian kinerja fiskal daerah. Ketua Fraksi PKS, Sidqon Hadi, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Batang berhasil meningkatkan pendapatan daerah sebesar 0,42% dari target.