RADARPEKALONGAN.ID, KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerima sebanyak 506 bantuan perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Hal itu disampaikan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, usai menandatangani Nota Kesepakatan Sinergitas terkait penyediaan dan pemutakhiran data dan/atau informasi statistik serta penyelenggaraan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Penandatanganan dilakukan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, kemarin.
Selain Bupati Pekalongan, nota kesepakatan tersebut juga ditandatangani oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat, Gubernur Jawa Tengah, Bank Jateng, Tapera, serta seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.
Baca Juga:Kendal Tornado FC Seleksi Pemain Lokal, Animo Tinggi: 80 Pendaftar Rebut 5 Slot!
Bupati Fadia dalam keterangannya usai acara menyampaikan bahwa Kabupaten Pekalongan menerima bantuan sebanyak 506 unit rumah untuk perbaikan RTLH dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Alhamdulillah, Kita dapat bantuan untuk 506 rumah tidak layak huni. Selain itu, juga ada kesepakatan dalam program pembangunan satu juta rumah di Jawa Tengah, terutama bagi warga yang belum memiliki rumah,” ujar Bupati Fadia.
Ia berharap, melalui bantuan subsidi dari pemerintah, warga miskin di Kabupaten Pekalongan dapat memperoleh hunian yang layak.
“Satu KK, satu rumah. Itu harapan kita bersama. Saya mohon doa dari masyarakat agar ikhtiar kami – saya sebagai bupati, wakil bupati, para kepala dinas, sekda, dan jajaran – dapat mewujudkan rumah bagi warga yang tidak mampu,” tambahnya.
Fadia juga mengungkapkan bahwa dirinya telah mengupayakan tambahan bantuan rumah bagi warga yang belum memiliki tempat tinggal sama sekali. “Saat ini sedang kami ajukan lagi ke Pak Gubernur. Mohon doanya, karena doa dari masyarakat adalah kekuatan saya,” katanya.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman diwakili Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Brigjen Pol Aziz Andriansyah, menyampaikan bahwa pengembangan sektor perumahan dan kawasan permukiman menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperluas akses terhadap hunian layak yang menjadi dasar kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.