“Nota kesepakatan ini adalah bentuk komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam penyediaan data statistik yang akurat dan terintegrasi, serta penyelenggaraan perumahan bagi MBR dan ASN melalui Tapera dan KPR Sejahtera untuk sekitar 20.000 unit rumah, dan bisa ditambah jika diperlukan,” jelasnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, dalam pidatonya menyatakan bahwa isu perumahan merupakan salah satu masalah sentral yang harus segera ditangani bersama.
Melalui nota kesepakatan ini, Pemprov Jateng mendorong sinkronisasi antara berbagai pihak seperti perbankan, lembaga pembiayaan Tapera, dan potensi wilayah masing-masing daerah.
Baca Juga:Kendal Tornado FC Seleksi Pemain Lokal, Animo Tinggi: 80 Pendaftar Rebut 5 Slot!
“Setelah penandatanganan ini, saya minta para bupati dan wali kota segera berkoordinasi dengan dinas terkait untuk pemetaan wilayah,” ujarnya.
Luthfi juga menegaskan bahwa program Kementerian PKP, yakni perumahan bagi MBR dan ASN, selaras dengan program Pemprov Jateng yakni Program satu KK satu rumah layak huni.
Ia pun meminta agar pelaksanaannya harus dilakukan dengan data yang valid dan terverifikasi, by name by address.
Lebih lanjut, Luthfi mengungkapkan bahwa saat ini backlog perumahan di Jawa Tengah mencapai sekitar 310 ribu unit. Untuk menanggulangi hal itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menargetkan pembangunan 17 ribu unit rumah layak huni di seluruh kabupaten/kota pada tahun 2025.
Setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah akan mendapatkan kuota bantuan rumah layak huni yang berbeda-beda, disesuaikan dengan kualifikasi dan data yang masuk ke Pemprov.
Luthfi menambahkan bahwa program ini akan dilaksanakan secara kolaboratif melibatkan TNI dan Polri guna mempercepat realisasi di seluruh kabupaten/kota.
“Dalam lima tahun ke depan, insya Allah target satu juta rumah untuk Jawa Tengah bisa tercapai,” tegasnya.