RADARPEKALONGAN.ID, KOTA PEKALONGAN – Tim dari Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan penataan kawasan kumuh di dua lokasi: Kampung Bugisan, Kelurahan Panjang Wetan, dan Kampung Clumprit, Kelurahan Degayu, Kecamatan Pekalongan Utara. Kunjungan ini berlangsung pada Rabu (9/7/2025) siang.
Program penataan kawasan kumuh di dua kampung tersebut telah dimulai sejak 2024 dan berlanjut pada tahun 2025. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP RI, Khrisna Riza, yang turut hadir, menyampaikan bahwa progres pekerjaan fisik di kedua lokasi menunjukkan hasil yang cukup baik. Masyarakat pun merasa senang dan bersyukur karena kini bisa hidup lebih layak di lingkungan yang sehat dan nyaman.
“Program ini memberi harapan baru bagi masyarakat yang selama ini tinggal di kawasan kumuh dan rawan banjir serta rob. Pendekatan seperti ini harus terus didorong agar penanganan kawasan kumuh bisa menyeluruh dan diperluas ke wilayah lain,” tegas Khrisna.
Baca Juga:BPJS Kesehatan Hentikan Kerja Sama dengan Klinik NU Pegandon, Ratusan Pasien Dialihkan! Sampah Viral di Pekalongan Selatan Disorot Wali Kota, Ajak Warga Partisipasi Kelola Sampah!
Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program melalui pemberdayaan masyarakat setelah penataan fisik rampung, agar kesejahteraan warga meningkat seiring dengan perbaikan lingkungan.
Penataan kawasan kumuh ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur permukiman, tetapi juga selaras dengan upaya penanganan banjir dan rob yang kerap melanda wilayah pesisir Pekalongan. Genangan air yang dulu merusak lingkungan kini mulai teratasi lewat pembangunan tanggul, sistem drainase optimal, serta penyediaan rumah layak huni. Selain rumah, warga juga menerima fasilitas penunjang seperti jaringan listrik, saluran air bersih, pengelolaan sampah, hingga akses jalan lingkungan yang memadai.
Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Nur Priyantomo (Nur Pri), menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan selama dua tahun berturut-turut lewat program DAK PPKT.
“Secara geografis, Pekalongan terus mengalami penurunan muka tanah rata-rata 15 cm per tahun. Ini menyebabkan permukiman lebih rendah dibanding sungai, sehingga mudah tergenang saat hujan atau rob. Inilah yang memicu terbentuknya kawasan kumuh,” ungkap Sekda Nur Pri.
Ia mengakui bahwa program ini memiliki tantangan sosial seperti relokasi dan konsolidasi tanah. Namun, berkat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), proses berjalan lancar dan lahan warga kini telah tersertifikasi. Untuk pembiayaan, Kampung Bugisan mendapatkan alokasi DAK PPKT sebesar Rp16,25 miliar, sedangkan Kampung Clumprit menerima Rp11 miliar.