“Program ini sangat membantu karena keterbatasan anggaran APBD. Harapannya, upaya seperti ini terus berlanjut agar kawasan kumuh dan genangan bisa semakin berkurang,” tambahnya.
Melihat dampak positif, Pemkot Pekalongan mengusulkan lanjutan program penataan permukiman kumuh untuk periode 2026–2030, antara lain di Kelurahan Degayu RW 07 (2026); Kelurahan Pasirkratonkramat (2027–2028); Kelurahan Padukuhan Kraton (2028–2029); dan Kelurahan Tirto (2029–2030).
“Kami ingin target pengurangan kawasan kumuh dan wilayah tergenang tercapai secara bertahap. Ini penting untuk keselamatan, kenyamanan, dan kesejahteraan warga,” ujarnya.
Baca Juga:BPJS Kesehatan Hentikan Kerja Sama dengan Klinik NU Pegandon, Ratusan Pasien Dialihkan! Sampah Viral di Pekalongan Selatan Disorot Wali Kota, Ajak Warga Partisipasi Kelola Sampah!
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinperkim) Kota Pekalongan, Andrianto, menyampaikan bahwa kunjungan monev ini penting untuk memastikan progres fisik berjalan sesuai rencana.
“Selama lebih dari satu dekade, masyarakat di dua kampung tersebut hidup dalam kondisi memprihatinkan akibat banjir dan rob. Sekarang mereka bisa tinggal di lingkungan yang lebih baik,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penataan Kampung Bugisan juga melibatkan sinergi lintas sektor. Dari alokasi DAK Rp16,25 miliar, digalang dana tambahan dari Pemprov, CSR, NGO, dan masyarakat, sehingga total dana mencapai Rp25 miliar.
“Semangat kolaborasi ini harus terus dijaga agar penataan berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga,” tegasnya.
Dengan semangat gotong royong antara Pemerintah Pusat, Pemkot Pekalongan, dan masyarakat, cita-cita menghadirkan lingkungan permukiman yang sehat, layak huni, dan bebas rob diyakini dapat tercapai dalam beberapa tahun ke depan.