Menurutnya, dari hasil pembahasan, alokasi Rp23 miliar hanya mampu menangani sekitar 60 persen dari total volume sampah. “Sisa 40 persen inilah yang menjadi PR besar bagi Pemkot. Kami di DPRD pasti akan terus mendorong agar persoalan ini bisa terselesaikan,” imbuhnya.
Tak hanya untuk Tahun 2025, DPRD juga mulai memproyeksikan kebutuhan anggaran APBD Tahun 2026, termasuk untuk menuntaskan persoalan sampah yang belum terakomodir tahun ini. Selain itu, Azmi menyinggung penanganan banjir dan rob di Kelurahan Bandengan, meminta Pemkot menjalin kolaborasi dengan Pemerintah Pusat karena tingginya kebutuhan anggaran.
Isu penting lainnya yang disoroti Azmi adalah terkait kelanjutan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebutkan, Pemkot Pekalongan diminta Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk dapur MBG. Terkait ini, Azmi menyampaikan sudah ada lima dapur MBG baru yang diajukan, namun belum dipastikan berapa yang disetujui pusat.
Baca Juga:Janji Terbayar! Seragam Gratis Faiz-Suyono Dibagikan, 20 Ribu Siswa Batang & UMKM Panen Rezeki!Terobosan! 2 TPS3R Pekalongan Kini Punya Incinerator 1 Ton per Jam, Siap Atasi Darurat Sampah! Â Â
“Kami juga telah mencadangkan Dana Tak Terduga (DTT) sebesar Rp2,5 Miliar untuk mendukung program MBG ini. Ini adalah bentuk komitmen Pemkot dan DPRD dalam menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto agar penerima manfaat MBG bisa lebih optimal di Tahun 2025,” tuturnya.
Melalui forum Paripurna tersebut, Ketua DPRD M. Azmi Basyir berharap, seluruh catatan strategis ini menjadi rujukan dalam pelaksanaan anggaran perubahan maupun perencanaan anggaran tahun berikutnya. “Sehingga, cita-cita mewujudkan Kota Pekalongan yang bersih, sehat, sejahtera, dan transparan bisa tercapai secara bertahap namun pasti,” tandasnya.