Dalam upaya mengembangkan desa wisata yang berdaya saing, Bimala memperkenalkan konsep 3A2P yang terdiri dari:
- Atraksi: Apa yang bisa dikerjakan, dilihat, dan dibeli wisatawan.
- Amenitas: Fasilitas penunjang seperti kebersihan, toilet, tempat makan, dan kenyamanan umum.
- Akses: Kemudahan menjangkau lokasi wisata menggunakan berbagai moda transportasi.
- People: Keberadaan pelaku utama seperti kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang solid dan kompeten.
- Promosi: Strategi mengenalkan desa wisata kepada pasar melalui berbagai media.
Menurutnya, aspek-aspek tersebut harus diperhatikan secara seimbang agar desa wisata bisa berkembang secara berkelanjutan. Menutup pernyataannya, Bimala kembali mengajak semua pihak untuk bersinergi dalam mewujudkan desa wisata sebagai motor penggerak ekonomi lokal.
“Potensi itu ada, semangat juga ada, tinggal bagaimana kita semua bisa duduk bersama dan menjahitnya menjadi satu kekuatan,” ujar Bimala.
Baca Juga:Asik Konsumsi Tembakau Sintetis, 2 Warga Kedungwuni Diciduk Polres Pekalongan: Hasil Pengembangan Kasus!22.801 KPM Pekalongan Terima Bantuan Pangan CPP 440 Ton Beras, Wali Kota Pastikan Ketahanan Pangan!
Sementara itu, Kepala Tim Implementasi Ekonomi dan Keuangan Daerah dari BI Yogyakarta, Dian Wening Triastuti, memaparkan bahwa pihaknya selama ini mengusung tiga pilar pengembangan desa wisata: korporatisasi, kapasitas, dan pembiayaan.
“Dalam tahap awal, BI membantu membentuk kelembagaan yang kuat, seperti koperasi atau badan usaha milik desa wisata. Di dalamnya harus ada tokoh kunci atau pemimpin yang punya kredibilitas dan mampu menjadi suara bersama,” terang Wening.
Setelah kelembagaan terbentuk, dilanjutkan dengan penguatan kapasitas. Ini mencakup pelatihan dan edukasi agar pengelolaan desa wisata dilakukan secara profesional dan tidak merugikan wisatawan.
“Misalnya jangan sampai tiba-tiba tiket masuk atau harga makan dinaikkan seenaknya. Ini akan merusak citra desa wisata. Maka, perlu standar layanan dan etika bisnis yang dijaga bersama,” kata Wening. “Jika korporatisasi dan kapasitas sudah berjalan, maka desa wisata akan lebih siap untuk memasuki tahap penguatan pembiayaan, baik dari pemerintah, perbankan, hingga CSR perusahaan,” tandasnya.