“Masyarakat kita sebenarnya sangat terbuka, hanya saja mereka perlu diyakinkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu benar-benar berpihak kepada mereka. Kalau mereka melihat ada perubahan yang nyata, mereka akan mendukung penuh,” tutur Darminto.
Peserta FGD menyampaikan berbagai usulan, mulai dari kebutuhan tempat pengelolaan sampah di kelurahan, penyediaan tong sampah, penguatan sanksi sosial bagi pelaku pembuang sampah sembarangan, hingga pelibatan pemuda dalam edukasi lingkungan.
FKDM juga menargetkan penyusunan peta kerawanan sosial berbasis wilayah yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan kebijakan bagi Pemkot Pekalongan. Peta ini akan memuat informasi potensi konflik, penyebabnya, serta skema mitigasi berbasis komunitas.
Baca Juga:Rotasi Jabatan ASN Batang Ditarget Rampung Sebelum 17 Agustus, Sasar Eselon II & III!Lapas-Rutan Pekalongan Canangkan Program Bersinar, Tangani Narkoba hingga Rehabilitasi WBP!
“Kami harap hasil FGD ini bisa menjadi blueprint atau panduan awal untuk menyusun solusi yang lebih aplikatif. Misalnya, jika ada daerah yang belum memiliki tempat pembuangan sementara (TPS), maka kami dorong agar pemerintah setempat bisa segera mengusulkan pembentukan TPS sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah,” tandasnya.