RADARPEKALONGAN.ID, BATANG – Pemerintah Kabupaten Batang melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar sosialisasi guna mengantisipasi potensi konflik antarorganisasi kemasyarakatan (ormas) pada Selasa (5/8/2025). Bertempat di Café Pinarak Ceko, Desa Cepoko Kuning, kegiatan ini menjadi bagian dari langkah preventif setelah terjadinya bentrokan antarormas di wilayah Pemalang.
Insiden bentrokan yang terjadi antara ormas Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI LS) dengan kelompok Front Persaudaraan Islam (FPI) di Pemalang pada 23 Juli lalu, telah menimbulkan korban luka-luka dan kekhawatiran akan potensi konflik meluas ke daerah lain, termasuk Batang.
Kepala Kesbangpol Batang, Agung Wisnu Barata, mengatakan bahwa pihaknya mengikuti secara cermat perkembangan dinamika nasional, sebagai dasar untuk mengambil langkah-langkah antisipatif di tingkat daerah.
Baca Juga:UDD PMI Pekalongan Edukasi Pelajar Soal Donor Darah, Siap Cetak Generasi Pendonor Muda!Puluhan Nasabah BMT SMS Tuntut Pencairan Dana Ratusan Juta, Ancaman Jalur Hukum! Â
“Perkembangan di tingkat nasional memiliki dampak langsung terhadap situasi di daerah. Maka dari itu, jika di tingkat pusat terjadi konflik, kami di daerah harus segera melakukan langkah pencegahan agar tidak ikut terdampak,” ujar Agung.
Dalam upaya pencegahan konflik sosial, Pemkab Batang mengadopsi pendekatan pentahelix, yakni kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan media. Pendekatan ini, menurut Agung, lebih efektif dalam menciptakan stabilitas sosial dibandingkan penanganan yang bersifat sektoral.
“Pencegahan konflik bukan hanya tugas pemerintah, polres, atau TNI, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen anak bangsa di Batang,” ujarnya.
Agung juga menekankan pentingnya deteksi dini terhadap potensi gesekan antarormas. Ia menilai, konflik yang terjadi di permukaan sering kali merupakan akumulasi dari persoalan-persoalan yang tidak terselesaikan di tingkat akar rumput. “Potensi gesekan bisa muncul kapan saja. Oleh karena itu, kita harus mengedepankan komunikasi, mediasi, dan pendekatan berbasis nilai kebangsaan,” kata dia.
Menariknya, ormas yang terlibat konflik di Pemalang, menurut data Kesbangpol, juga memiliki simpul di Kabupaten Batang. PWI LS telah terdaftar secara resmi, sementara kelompok eks-FPI masih belum memiliki legalitas sebagai organisasi, namun memiliki jaringan anggota. “Secara kelembagaan, yang terdaftar di Batang adalah PWI LS. Sedangkan kelompok satunya belum berbadan hukum, meskipun mantan-mantannya masih ada di sini,” ungkap Agung.