RADARPEKALONGAN.ID, KAJEN – Pemerintah Kabupaten Pekalongan batalkan kebijakan lima hari sekolah. Demikian ditegaskan Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, saat menanggapi wacana program lima hari sekolah kepada awak media di Alun-Alun Kajen.
Penerapan kebijakan lima hari sekolah bagi siswa SD dan SMP negeri di Kabupaten Pekalongan resmi dibatalkan setelah Bupati Fadia Arafiq menerima berbagai masukan dari masyarakat, termasuk dari tokoh-tokoh agama seperti Ketua PCNU dan PDM Muhammadiyah.
“Meski kebijakan tersebut belum sempat diuji coba, kami memilih untuk membatalkannya demi menjaga keseimbangan pendidikan formal dan pendidikan keagamaan di kalangan pelajar,” ujar Fadia.
Baca Juga:Keren! Kreasi Kostum Karnaval Luji Asno Dipesan hingga Luar Daerah, Berbekal Ilmu Otodidak!Lima Siswa MTs Pekalongan Ikuti OSN Provinsi, Siap Harumkan Nama Daerah!
Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat Pekalongan yang dikenal sebagai Kota Santri. Banyak masukan dari masyarakat, terutama dari Ketua NU dan Muhammadiyah. Mereka khawatir lima hari sekolah akan mengganggu kegiatan mengaji anak-anak di TPQ sehingga diputuskan untuk dibatalkan.
Karena, lanjutnya, pendidikan agama yang dilaksanakan di luar jam sekolah seperti TPQ sangat penting bagi pembentukan karakter anak. Dengan tetap menerapkan enam hari sekolah, diharapkan kegiatan keagamaan tersebut tidak terganggu.
“Pekalongan ini Kota Santri. Anak-anak kita tidak hanya sekolah formal, tapi juga belajar agama. Jangan sampai lima hari sekolah justru mengurangi waktu mereka untuk ngaji,” tambahnya.
Bupati juga menegaskan bahwa keputusan ini hanya berlaku untuk SD dan SMP negeri. Sebab, SMA dan SMK berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, seluruh sekolah SD dan SMP negeri di Kabupaten Pekalongan tetap menjalankan sistem pembelajaran enam hari dalam sepekan.
Sementara itu, Anggota DPR RI asal Dapil Jawa Tengah X, Ashraff Abu, menyambut positif langkah Pemkab Pekalongan. Ia menilai keputusan tersebut menunjukkan pemerintah daerah mendengarkan aspirasi rakyat.
Selama ini, dirinya selalu mendorong agar pemerintah dalam membuat kebijakan tidak egois. “Keputusan itu lahir dari dialog dengan masyarakat, agar imbang dan tidak menimbulkan keresahan,” ujarnya.(Yon)