RADARPEKALONGAN.ID, KOTA PEKALONGAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan mendorong keberlanjutan program penataan kawasan permukiman kumuh melalui usulan resmi kepada Tim Kantor Staf Presiden (KSP).
Usulan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan, Nur Priyantomo, saat menerima kunjungan kerja Tim KSP dan Kementerian ATR/BPN yang meninjau progres program Konsolidasi Tanah dan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh di Kampung Bugisan dan Clumprit, Rabu (20/8/2025).
Sekda menjelaskan, program penataan yang telah berjalan di Bugisan (2024) dan Clumprit (2025) diharapkan bisa diperluas ke wilayah lain.
Baca Juga:Usia 72 Tahun Nekat Curi Motor, Aksinya Terekam CCTV, Polres Pekalongan Tangkap Pelaku!Pemkab Batang Ultimatum Provider Kabel, Batas Waktu 20 September untuk Urus Izin & Bayar Retribusi!
“Kami mengusulkan agar penataan serupa dilakukan di wilayah lain dengan kondisi serupa, seperti Kelurahan Padukuhan Kraton dan Tirto. Kalau bisa, juga direplikasi ke daerah tetangga,” ujar Sekda.
Menurutnya, keberhasilan Program Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu (PPKT) di dua lokasi tersebut mendapat apresiasi dari KSP maupun Kementerian ATR/BPN, bahkan dinilai layak menjadi contoh atau pilot project nasional. Namun, ia menekankan bahwa pembangunan tidak boleh berhenti pada infrastruktur semata.
“Kami berharap ada keberlanjutan. Tidak hanya fisik selesai, tapi juga menyentuh aspek pemberdayaan, pendidikan, dan sosial ekonomi masyarakat,” tegasnya. Selain itu, Pemkot juga mengusulkan adanya pendampingan pascapembangunan. “Pendampingan ilmu dan pendanaan sangat penting agar perekonomian warga bisa tumbuh,” lanjutnya.
Sekda menambahkan, keberhasilan program ini merupakan hasil kerja lintas sektor, melibatkan dinas, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, perbankan, hingga tokoh masyarakat.
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Deputi IV KSP, Ida Bagus Made Putra Jandhana, menilai keberhasilan penataan di Kampung Bugisan tidak hanya terletak pada hasil fisik, tetapi juga pada partisipasi masyarakat.
“Yang lebih penting dari progres fisik adalah partisipasi warga. Mereka sudah teredukasi, saling memberdayakan, mulai dari camat, RT, hingga warga. Itu jarang ada di daerah lain,” jelasnya.
Ia menegaskan akan terus mengawal agar program pengentasan kawasan permukiman kumuh dapat berlanjut. “Masyarakat dan pemerintah harus aktif memastikan program ini mendapat prioritas anggaran. Tinggal berikhtiar dan berdoa agar semuanya dilancarkan,” ujarnya.
Baca Juga:TMMD & Warga Gotong Royong Panggul Pipa Sejauh 1 Km, Wujudkan Air Bersih di Pedalaman Pekalongan!Kota Pekalongan Sabet Predikat Kota Terbaik II Pembangunan Daerah Tingkat Jateng!
Ida Bagus juga berpesan agar masyarakat ikut menjaga hasil pembangunan yang telah selesai. “Kebersihan sungai, perawatan pompa, itu semua harus diperhatikan. Keberlanjutan bukan tugas enteng, masyarakat harus terlibat,” tandasnya.(way)