Dalam paparannya, Harwan menekankan bahwa peran HEMS berpotensi besar menekan angka fatalitas korban kecelakaan lalu lintas, khususnya pada periode emas penanganan darurat (golden period). Ia juga mendorong agar pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait menyusun regulasi dan skema pendanaan yang memungkinkan penggunaan layanan medis udara secara berkelanjutan.
Ia menyoroti praktik internasional yang bisa dijadikan rujukan, di mana sistem pooling digunakan untuk menanggung biaya operasional layanan medis udara, sehingga tidak menjadi beban tunggal bagi pemerintah atau korban.
“Sistem penjaminannya itu seperti apa, memang harus ada regulasi yang mengikat. Sehingga semua pihak terkait, baik itu penjaminan sosial maupun asuransi terkait penanganan korban kecelakaan khususnya, dapat sama-sama menggotong ini semua demi kemanusiaan,” jelas Harwan.
Baca Juga:Jasa Raharja Dukung Dunia Pendidikan, Tanamkan Budaya Tertib Lalu Lintas Sejak Usia DiniJawa Tengah Pacu Realisasi Pariwisata Halal dengan Penguatan Kolaborasi, Targetkan Jalan 2025
Partisipasi Jasa Raharja dalam HEXIA 2025 sejalan dengan mandat perusahaan sebagai BUMN di bawah pembinaan Danatara dan Kementerian Keuangan yang bertugas memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum.
Melalui forum ini, Jasa Raharja berupaya mendorong kolaborasi lintas sektor, mulai dari operator helikopter, rumah sakit, regulator, hingga perusahaan asuransi untuk memperkuat sistem penanganan darurat di Indonesia.
Dengan hadir di HEXIA 2025, Jasa Raharja menegaskan perannya tidak hanya sebagai penjamin korban kecelakaan, tetapi juga sebagai bagian penting dalam mendorong ekosistem keselamatan nasional yang lebih tangguh, adaptif, dan inovatif.