BATANG — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang menyatakan telah menerima enam tuntutan yang disampaikan aliansi masyarakat sipil Batang dalam aksi unjuk rasa yang digelar pada Jum’at (30/8/2025) sore.
Aspirasi tersebut, menurut Ketua DPRD Batang Su’udi, akan ditindaklanjuti melalui mekanisme lembaga.
“Enam tuntutan dari teman-teman aliansi masyarakat sipil sudah tercatat. Yang berkaitan dengan kebijakan di tingkat kabupaten, kami akan tindak lanjuti. Dua bulan ke depan, kami juga akan mengundang kembali perwakilan aliansi untuk memberi masukan mengenai arah pembangunan Batang ke depan,” ujar Su’udi, didampingi Sekretaris DPRD Daryono serta anggota DPRD dari Partai Nasdem, Muafie, Jum’aþ (30/8/2025).
Baca Juga:Dapat Apresiasi Pemda, TPS3R Jaya Mandiri Makmur Makin MoncerKejari Batang–PAM Sendang Kamulyan Teken Kerja Sama Bidang Datun
Enam tuntutan itu mencakup isu nasional maupun daerah. Pertama, aliansi mendesak evaluasi total terhadap kinerja DPR RI yang dinilai gagal menjalankan fungsi representasi rakyat. Kedua, mereka menuntut proses hukum yang transparan atas tindakan represif yang menyebabkan korban jiwa dalam aksi 28 Agustus maupun aksi sebelumnya.
Tuntutan berikutnya, aliansi meminta Presiden dan Kepolisian RI bertanggung jawab atas jatuhnya korban serta menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap rakyat. Mereka juga menuntut pembebasan tanpa syarat bagi massa aksi yang ditangkap.
Di tingkat lokal, masyarakat sipil meminta Pemkab Batang segera menindaklanjuti keluhan soal minimnya penerangan dan rambu lalu lintas di sejumlah ruas jalan kabupaten yang mengancam keselamatan warga. Selain itu, mereka mendesak Pemkab dan DPRD merumuskan serta mengesahkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang beasiswa perguruan tinggi.
“Terima kasih kepada teman-teman aliansi, juga kepada Polri dan TNI yang bersama-sama menjaga suasana tetap kondusif selama aksi berlangsung,” kata Su’udi.