“Tadi sudah ada beberapa bantuan dari Pemprov, baik yang bisa langsung digunakan untuk recovery gedung maupun bantuan sosial untuk yayasan dan masyarakat kurang mampu. Namun, fokus utama saat ini adalah pemulihan dukungan server, terutama di Bagian PBJ Minbang dan Bagian Umum Setda yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat,” jelas Aaf.
Ia menambahkan, untuk pembangunan kembali gedung pemerintahan yang rusak berat, Pemkot akan terus berkoordinasi dengan Pemprov Jateng serta mengupayakan dukungan dari Pemerintah Pusat dan DPR RI. “Kalau hanya mengandalkan APBD Kota Pekalongan yang terbatas, tentu tidak akan mampu. Kebutuhan anggaran untuk recovery keseluruhan mencapai sekitar Rp100 miliar,” imbuhnya.
Menurut Aaf, kerugian terbesar tercatat pada tiga gedung utama pemerintahan, yakni Gedung DPRD, Kantor Wali Kota dan Wakil Wali Kota, serta Setda Kota Pekalongan yang harus dirobohkan total karena struktur bangunannya sudah tidak layak dan membahayakan.
Baca Juga:Tazakka Kirim Pesan Damai, Sarasehan Tokoh Masyarakat dan Agama Ajak Jaga Batang dan Indonesia!Pasca Aksi Anarkis, Pemkot Pekalongan Kaji Penetapan Status Tanggap Darurat!
Berdasarkan laporan DPUPR Kota Pekalongan, kerusakan fisik bangunan saja ditaksir mencapai Rp71 miliar, belum termasuk kehilangan aset berupa barang dan server.
Meski demikian, ia menegaskan semangat jajaran ASN dan OPD di lingkungan Pemkot Pekalongan tidak surut. “Arahan Pak Gubernur jelas, pelayanan ke masyarakat tidak boleh terganggu. Kami sudah memberikan motivasi kepada OPD yang terdampak agar tetap semangat bekerja demi masyarakat. Mudah-mudahan Kota Pekalongan segera pulih, situasi kembali kondusif, dan ke depan kita bisa lebih kuat,” pungkasnya.(way)