RADARPEKALONGAN.ID, KOTA PEKALONGAN – Komisi C DPRD Kota Pekalongan menggelar rapat kerja bersama jajaran Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta Koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah Kota Pekalongan di Ruang Sidang Paripurna Gedung Diklat, kemarin.
Rapat ini membahas evaluasi penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini berjalan di sejumlah sekolah.
Ketua DPRD Kota Pekalongan, M. Azmi Basyir, menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis yang memiliki dua dampak sekaligus: pemenuhan gizi bagi siswa dan penguatan ekonomi masyarakat.
Baca Juga:Ketua DPRD Batang Minta Anggota Dewan Aktif Piket Siskamling, Jadi Teladan Masyarakat!GPM Sasar Kampung Nelayan Pekalongan, Beras & Kebutuhan Pokok Dijual Murah, Warga Antusias!
Ia menyampaikan apresiasi atas kerja keras seluruh pihak, mulai dari dapur SPPG, sekolah, hingga UMKM lokal yang turut merasakan manfaatnya.
“Berdasarkan laporan, saat ini ada 14 dapur SPPG yang melayani sekitar 51 ribu siswa maupun sasaran MBG lain seperti ibu hamil. Jumlah ini baru sekitar 40 persen dari target 102 ribu penerima manfaat.
Ke depan, dapur-dapur ini harus lebih optimal, bukan hanya memastikan kualitas makanan, tetapi juga memperluas jangkauan penerima,” ujar Azmi.
Ia menambahkan, DPRD Kota Pekalongan berkomitmen mendukung perbaikan kualitas dan tata kelola MBG melalui pengawasan dan dorongan kebijakan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat penting agar manfaat program semakin luas.
“UMKM lokal harus benar-benar dilibatkan, mulai dari penyediaan bahan pangan hingga dukungan logistik. Dengan begitu, program ini menyehatkan anak-anak sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Budi Setiawan, menegaskan bahwa evaluasi digelar untuk menindaklanjuti masukan masyarakat sekaligus mengidentifikasi persoalan teknis di lapangan.
Ia mengakui ada kendala kecil, misalnya soal variasi menu, namun semua pihak sudah sepakat untuk segera melakukan perbaikan.
Baca Juga:Adu Banteng Motor di Bojong Pekalongan, Dua Orang Tewas Termasuk Seorang Pelajar SMP!6.800 Ton Beras SPHP Disalurkan di Pekalongan Raya, Bulog Jamin Stok Aman Hingga Tahun Depan!
“Setiap masukan dari masyarakat adalah bahan berharga untuk penyempurnaan program. Misalnya ada keluhan soal menu di suatu sekolah, itu langsung kita jadikan evaluasi. Ke depan, dapur MBG harus benar-benar memenuhi standar higienitas dan kesehatan. Bahkan kami dorong agar setiap dapur SPPG memiliki izin resmi dari Dinas Kesehatan,” terang Budi.
Terkait anggaran, Budi menjelaskan bahwa pemerintah mengalokasikan Rp15 ribu per porsi. Rinciannya, Rp2 ribu untuk sewa dapur, Rp3 ribu biaya operasional, dan Rp10 ribu untuk bahan makanan.