RADARPEKALONGAN.ID, BATANG – Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, meminta penggunaan Dana Desa (DD) bisa berlaku adil dalam mendukung program-program Tim Penggerak PKK di desa. Terlebih, sejauh ini kinerja PKK cukup terpercaya dan efektif dalam mendukung suksesnya program daerah.
Pesan ini disampaikan Bupati saat lanjutan program Sambang Desa di Desa Tersono, Kecamatan Tersono, Senin (6/10/2025). Bupati Faiz Kurniawan bersama Wakil Bupati Suyono turun langsung memantau pelayanan terpadu yang digelar di Tempat Pelayanan Sementara (TPS) Desa Tersono. “Layanan ini kami bawa agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh ke kota. Monggo, silakan dimanfaatkan sampai siang nanti,” ujar Faiz di lokasi.
Dalam kegiatan tersebut, warga dapat mengakses beragam layanan publik, mulai dari donor darah, cek kesehatan gratis, pelayanan KB, administrasi kependudukan, pajak, hingga Samsat keliling. Pemkab juga menghadirkan perpustakaan keliling, donor darah, konsultasi perizinan usaha, dan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.
Baca Juga:HIMPAUDI Pekalongan Rayakan 2 Dekade, Gelar Deep Learning untuk Wujudkan Kesejahteraan Guru PAUD!Efektifkan Bantuan Bencana, Pemkab Kendal Luncurkan Inovasi Kota Pena Kencana Berbasis Pentahelix!
Faiz menegaskan, kegiatan Sambang Desa bukan hanya tentang pelayanan, tetapi juga ruang untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Salah satunya, terkait penggunaan Dana Desa (DD) bagi program Desa Siaga dan kegiatan PKK.
Menurutnya, PKK memiliki peran penting dalam edukasi masyarakat, terutama dalam membangun kesadaran perilaku lingkungan dan pengelolaan sampah. “Kalau TPST itu hilirnya, hulunya adalah perilaku masyarakat. PKK ini strategis karena dipercaya masyarakat, meski tanpa anggaran besar mereka tetap aktif,” ungkap Faiz.
Ia mendorong agar desa memberikan alokasi anggaran yang adil bagi PKK, karena organisasi ini berperan sebagai instrumen penting perubahan sosial. “PKK adalah ujung tombak edukasi di masyarakat. Karena itu perlu penganggaran yang terencana,” tegasnya.
Sementara itu, salah satu warga, Yulianita Ningsih, menyampaikan keluhan terkait minimnya alokasi Dana Desa untuk program Desa Siaga. “Desa Siaga itu menyedot dana besar, sementara Dana Desa tidak ada alokasi khusus. Akhirnya kami mengada-adakan agar kegiatan tetap berjalan, kami butuh solusi,” ujarnya. Selain itu, warga juga meminta perhatian pemerintah terhadap perpustakaan sekolah yang kurang aktif serta nasib guru RA dan honorer yang belum terdata di Dapodik.