RADARPEKALONGAN.ID, BATANG – Program kerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang tahun 2026 bakal terganggu. Pasalnya, pemerintah pusat resmi memangkas Dana Transfer ke Daerah (TKD) dengan nilai fantastis, mencapai Rp250 miliar.
Kebijakan itu langsung membuat Pemkab dan DPRD Batang bergerak cepat. Keduanya kini sedang membongkar kembali Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 untuk menyesuaikan kondisi fiskal dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Dengan adanya kebijakan pemangkasan TKD, Pemkab dan DPRD sedang mengevaluasi APBD. Kita mencari mana yang paling darurat dan urgen untuk masyarakat Batang. APBD harus dipilah lagi agar sesuai dengan dana transfer yang turun nantinya,” ujar Ketua DPRD Batang, Su’udi, Senin (6/10).
Baca Juga:Lelang Bongkaran Gedung Pemkot Pekalongan Diperpanjang, Tak Ada Pendaftar, Nilai Limit Rp531 Juta!TPSTT Sentul Batang Segera Dibangun, Gubernur Luthfi Apresiasi Tersono Jadi Percontohan Pengelolaan Sampah!
Menurutnya, pemangkasan tersebut terdiri atas berbagai pos, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) yang berkurang sekitar Rp166 miliar serta Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pos lainnya. Angka itu dinilai signifikan dan berpotensi memengaruhi sejumlah program pembangunan.
DPRD dan Pemkab, kata Su’udi, akan meninjau kembali APBD 2026 secara menyeluruh. Prioritas tetap akan diberikan pada program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pertanian, dan pengembangan sumber daya manusia.
“Dari pembacaan APBD secara komprehensif, kita bisa melihat mana yang paling prioritas dan mana yang tidak. Yang jelas, APBD harus kembali dibuka secara menyeluruh,” ujarnya.
Selain itu, Su’udi menekankan pentingnya upaya peningkatan pendapatan asli daerah untuk menutupi potensi kekurangan anggaran. Namun, strategi tersebut tidak boleh membebani masyarakat, melainkan melalui optimalisasi aset daerah yang sudah ada.
Wakil Bupati Batang, Suyono, menambahkan, pemangkasan TKD merupakan kebijakan nasional yang tidak bisa dihindari. Meski demikian, Pemkab berkomitmen tetap memprioritaskan program penting bagi masyarakat.
“Kami belum berpikir menaikkan PBB. Yang penting pendapatan daerah masih stabil. Nanti akan ada ukuran pembangunan untuk menentukan mana yang paling prioritas. Program prioritas tetap akan kami jalankan,” tegas Suyono.(fel)