RADARPEKALONGAN.ID, KENDAL – Rapat Paripurna DPRD Kendal dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi atas empat Raperda yang diajukan Bupati Kendal, Jumat (17/10/2025), kembali menghadirkan dinamika. Hal ini menyusul absennya sejumlah pejabat eselon dalam agenda penting tersebut, sehingga dipersoalkan kalangan dewan.
Empat Raperda yang dibahas meliputi Raperda Penyertaan Modal Pemerintah, Raperda Perubahan Susunan Perangkat Daerah, Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pilbup 2029, dan Raperda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan.
Sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodiq, berlangsung dinamis. Namun, suasana rapat sempat memanas setelah Ainur Rokim dari Fraksi Gerindra melakukan interupsi. Ia menyoroti minimnya kehadiran pejabat eselon II dan III dari pihak eksekutif, yang dinilainya mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap forum tertinggi DPRD.
Baca Juga:SMK Muga Weleri Gelar Simulasi Penanggulangan Bencana, Siswa dan Guru Dilatih Tanggap Darurat!Polres Pekalongan Kota Raih Kompolnas Awards 2025, Ditetapkan Jadi Polres Terbaik Tipe A!
“Ini forum penting, seharusnya jajaran kepala dinas hadir. Kami sebagai mitra pemerintah merasa tidak dihargai. Tolong ini jadi perhatian bagi Ibu Bupati agar anak buahnya lebih menghormati mekanisme Paripurna,” tegas Ainur Rokim.
Interupsi tersebut mendapat perhatian luas. Ainur bahkan mengusulkan agar pandangan umum fraksi dikumpulkan secara tertulis sebagai bentuk penegasan sikap DPRD terhadap rendahnya partisipasi pejabat eksekutif.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Mahfud Sodiq menyatakan akan mengecek daftar hadir perwakilan OPD dan memastikan kehadiran pejabat terkait dalam rapat-rapat berikutnya. “Kami akan memastikan kehadiran pejabat eksekutif dalam setiap rapat agar mekanisme pembahasan kebijakan daerah berjalan baik dan penuh tanggung jawab,” ujar Mahfud.
Ia menegaskan pentingnya sinergi dan koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah demi menjaga kualitas perumusan kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat Kendal.
. (fur)