PEKALONGAN.ID,KOTAPEKALONGAN – Dalam upaya mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto, Koperasi Simpan Pinjam Jasa (Kospin Jasa) menyalurkan pinjaman lunak senilai lebih dari Rp200 miliar kepada 122 Pondok Pesantren (Ponpes) di wilayah Jawa Tengah. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur gizi di lingkungan pesantren.
Penyaluran pembiayaan ini diresmikan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Ketua Umum Kospin Jasa HM Andy Arslan Djunaid dan Ketua Asosiasi Pesantren se-Jawa Tengah KH Yusuf Chudori, yang berlangsung di Ponpes Modern Al-Qur’an Buaran, Pekalongan, pada Rabu (22/10/2025).
Komitmen Kospin Jasa terhadap Dunia Pesantren
Ketua Umum Kospin Jasa, HM Andy Arslan Djunaid, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk nyata kepedulian lembaga keuangan tersebut terhadap perkembangan dunia pesantren serta dukungan terhadap program strategis nasional.
Baca Juga:Pemkot Pekalongan Raih Penghargaan Arsip Nasional Kategori "Sangat Memuaskan" Tahun 2024Buka Manasik Haji untuk 35 TK dan RA Muslimat NU, Wawalkot Balgis Diab Tanamkan Nilai Islam Sejak Dini
“Kospin Jasa memang selama ini peduli dengan pesantren. Dengan adanya kucuran dana ini, kami berharap pesantren bisa dengan mudah merealisasikan program Presiden Prabowo,” ungkap Andy.
Kado Special di Hari Santri
Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Pesantren se-Jawa Tengah, KH Yusuf Chudori, yang akrab disapa Gus Yusuf, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kospin Jasa. Ia menyebut bantuan ini sebagai hadiah istimewa di momen peringatan Hari Santri tahun ini.
“Ini adalah kado istimewa berupa pinjaman lunak dari Kospin Jasa. Kami sudah keliling Jawa Tengah, tetapi yang langsung menyatakan siap membantu dan mempermudah pembiayaan SPPG pesantren hanya Kospin Jasa,” ujar Gus Yusuf.
Sinergi Pemerintah dan Lembaga Keuangan untuk UMKM
Dalam acara penandatanganan tersebut, hadir pula Ketua Komite Percepatan Pemberdayaan Masyarakat (KPPM) RI Badrut Tammam, serta perwakilan dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Imadudin.
Menurut Imadudin, pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan berbasis bagi hasil usaha untuk mengoptimalkan peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam penyelenggaraan program MBG.
“Melalui konsep pembiayaan berbasis pembagian hasil usaha, pemerintah menargetkan UMKM lokal untuk membangun dan mengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia,” jelasnya.