RADARPEKALONGAN.ID, KOTA PEKALONGAN — Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan tengah berupaya keras meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di sektor pendidikan. Data menunjukkan, rata-rata lama sekolah di Kota Pekalongan baru mencapai 9,34 tahun, setara dengan lulusan kelas 3 SMP menuju kelas 1 SMA.
Menanggapi tantangan ini, Pemkot menggelar Evaluasi Kebijakan Berbasis Partisipasi Publik untuk menguatkan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan penyelenggaraan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Acara ini berlangsung di ruang Buketan, Kantor Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, Selasa (28/10/2025).
Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, menyampaikan apresiasi dan harapan besarnya terhadap program TUNTAS (singkatan untuk penanganan ATS) yang membutuhkan dukungan lintas sektor.
Baca Juga:Dugaan Tagihan Ganda PJU Miliaran, Kejari Batang Panggil Kadishub dan Pejabat PLN untuk KlarifikasiWaspada! Kasus ISPA di Pekalongan Naik Drastis, Cuaca Ekstrem Picu Penyebaran Virus pada Anak
“Alhamdulillah hari ini ada kegiatan review terkait penanganan anak tidak sekolah di Kota Pekalongan melalui program TUNTAS. Saya berharap program ini benar-benar mampu menuntaskan permasalahan anak yang tidak sekolah di Kota Pekalongan, karena pemerintah tidak bisa bekerja sendiri,” beber Wawalkot Balgis.
SKB Solusi bagi Sektor Informal
Wawalkot Balgis menekankan bahwa kolaborasi lintas sektor—melibatkan Kemendagri, stakeholder pendidikan, hingga mitra internasional dari Jepang—sangat penting untuk mewujudkan generasi muda yang cerdas dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.
Ia menyoroti peran vital SKB sebagai solusi alternatif pendidikan bagi anak-anak yang terputus sekolahnya.
“Dengan adanya SKB, anak-anak yang sebelumnya tidak sekolah kini punya jalan untuk melanjutkan pendidikan. Banyak dari mereka sebenarnya ingin sekolah tapi bingung harus ke mana atau merasa malu. SKB hadir sebagai program pemerintah yang memudahkan masyarakat menuntaskan pendidikan mereka,” imbuhnya.
Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Sherly Imanda Hidayah, menjelaskan bahwa SKB menjadi krusial di tengah kondisi masyarakat yang mayoritas bekerja di sektor informal seperti nelayan atau buruh batik.
“Saat ini rata-rata lama sekolah di Kota Pekalongan baru mencapai 9,34 tahun… Harapannya bisa meningkat menjadi 12,89 tahun atau setara lulus SMA dan masuk kuliah semester I,” katanya.
Tercatat, pada tahun 2024 terdapat 1.105 anak putus sekolah di Kota Pekalongan. Melalui SKB, yang menawarkan program Paket A, B, dan C secara gratis dengan jadwal belajar fleksibel, pemerintah berupaya membuka kembali akses pendidikan tanpa batasan usia maupun latar belakang. (nul)