RADARPEKALONGAN.ID, KENDAL – Pemerintah Kabupaten Kendal resmi menjalin kerja sama strategis dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk Kantor Layanan Jateng-DIY Semarang. Kolaborasi ini berfokus pada digitalisasi layanan dan konsolidasi sektor perumahan di Kendal. Kesepakatan tersebut dituangkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) di Hotel Sae Inn Kendal, Rabu (5/11/2025).
Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, menyatakan bahwa kolaborasi ini menjadi tonggak baru revolusi layanan perumahan di Kendal, di mana masyarakat kini dapat membeli rumah hingga membayar pajak hanya melalui smartphone.
“Sinergi dengan BTN ini memudahkan masyarakat mengakses pembiayaan perumahan sekaligus mendukung program nasional tiga juta rumah bagi rakyat,” ujar Bupati Dyah.
Baca Juga:Capaian Kualitas PAUD Kota Pekalongan Lampaui Nasional, Partisipasi Anak Usia Dini Tembus 90,58%SDIT Muhammadiyah Truko Kendal Gelar Marketing Day, Siswa Belajar Wirausaha Jual Produk Sendiri
Dalam kesempatan yang sama, Pemkab Kendal juga meluncurkan website Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) milik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim). Platform digital ini berfungsi sebagai layanan terpadu bagi masyarakat untuk mengakses berbagai informasi dan layanan perumahan.
Mendukung Ekonomi Rakyat dan Pemerintahan Modern
Bupati Dyah menegaskan, kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan adalah bentuk nyata sinergi dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.
“Pemerintah daerah berkomitmen penuh mempercepat penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Inovasi ini juga membuka peluang bagi sektor UMKM dan kemitraan ekonomi lainnya,” katanya.
Ia menambahkan, digitalisasi layanan merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan modern. “Pelayanan publik harus cepat, transparan, dan efisien. Inovasi digital ini langkah nyata Pemkab Kendal menuju pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi,” tegasnya.
Plt Sekda Kendal, Agus Dwi Lestari, juga menyebut sinergi ini akan meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak seperti PBB dan BPHTB. (fur)