RADARPEKALONGAN, KOTA PEKALONGAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tengah menyiapkan mekanisme lelang pengelolaan parkir tepi jalan umum (TJU) yang akan dimulai pada tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk meningkatkan transparansi, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan menata sistem perparkiran di Kota Batik.
Kepala Dishub Kota Pekalongan, M. Restu Hidayat, menjelaskan bahwa kajian potensi parkir tahun 2026 menunjukkan nilai bruto potensi pendapatan parkir mencapai sekitar Rp 4,92 miliar.
“Selama ini pembagiannya masih 30 persen untuk pengelola dan 70 persen untuk pemerintah. Dengan hasil kajian itu, target pendapatan tahun 2025 kita naikkan dari Rp 1,55 miliar menjadi Rp 1,65 miliar,” ungkap Restu saat rapat Tim Pembinaan dan Penertiban Parkir TJU di Aula Dishub, kemarin.
Baca Juga:Tragedi Kos Pekalongan, Pertamina Simpulkan Ledakan Gas Bukan dari Tabung, Tapi Selang Regulator BocorRob Kian Menggila, Desa Depok Pekalongan Kembali Banjir Akibat Limpasan Sungai Kapidodo
Restu menambahkan, saat ini terdapat sekitar 392 titik parkir TJU di bawah kewenangan Dishub. Untuk mematangkan mekanisme lelang, Dishub menggandeng Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan.
KPKNL Dorong Lelang Satu Paket atau Per Lot
Penilai KPKNL Pekalongan, Slamet Trijendra, menyambut baik rencana tersebut, yang merupakan kali pertama Pemkot Pekalongan berencana melelang ruas parkir di wilayahnya.
“Kami dorong agar proses administrasinya segera dilakukan supaya tahun depan bisa langsung siap dijalankan,” ujarnya.
Slamet menjelaskan, sistem pelelangan dapat dilakukan secara global dalam satu paket besar atau dibagi per lot, tergantung minat pasar. Ia berharap lelang ini akan membuat pengelolaan parkir menjadi lebih profesional, transparan, dan memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD. (nul)