RADARPEKALONGAN.ID, BATANG — Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batang resmi mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) setelah status Siaga Darurat bencana disetujui oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi.
Kepala Pelaksana BPBD Batang, Wawan Nurdiansyah, menegaskan bahwa seluruh unsur penanganan bencana kini berada dalam mode siaga penuh. Koordinasi lintas sektor diperketat agar setiap kejadian bisa ditangani cepat dan terstruktur.
“Begitu terjadi bencana, semua bisa langsung terpantau dalam satu pintu. Camat wajib mengaktifkan posko lapangan. Koordinasi harus cepat dan jelas,” tegas Wawan usai rakor SKPDB di Aula PMI Batang, Selasa (25/11/2025).
Baca Juga:Masuk Musim Pancaroba, Kasus ISPA dan Diare di Pekalongan Naik 5 Persen, PHBS Kunci PencegahanDugaan Korupsi Dana Desa Rp 230 Juta, Emak-emak Randumuktiwaren Laporkan Kades ke Kejari
Wawan mengingatkan, bencana adalah tanggung jawab bersama. Seluruh pemangku kebijakan, termasuk TNI-Polri, PMI, Dinas Sosial, serta para relawan dalam Tim Reaksi Cepat (TRC) diminta sigap terlibat. “Seperti ditekankan Pak Gubernur, bencana itu tanggung jawab bersama. Jangan sampai ada yang hanya menonton,” ujarnya.
Antisipasi Longsor dan Puncak Hujan
Belajar dari kejadian di Banjarnegara, wilayah selatan Batang yang rawan longsor dan banjir diminta melakukan antisipasi lebih awal. Para camat diarahkan memperkuat validasi data penduduk rawan dan menyiapkan titik evakuasi yang aman. “Data harus akurat. Setiap desa wajib punya lokasi evakuasi yang siap digunakan kapan saja,” imbuhnya.
Meskipun curah hujan pada Agustus–Desember 2025 masih kategori ringan, BMKG memprediksi puncak hujan terjadi pada Januari–Februari 2026. Wakil Ketua PMI Batang, Putut Husamadiman, menegaskan dukungan penuh PMI dengan menyiagakan perahu karet dan ratusan relawan 24 jam. (fel)