“Salah satu opsi yang sedang kami kaji adalah pemanfaatan dana CSR rumah sakit. Di Kendal ada tujuh rumah sakit yang bisa diajak berkolaborasi agar warga yang dinonaktifkan tetap terlindungi,” ujar Dedy.
DPRD Kendal mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi total dan berharap alokasi anggaran bisa ditambah pada APBD Perubahan 2026 demi merebut kembali status UHC Non Cut Off yang sangat vital bagi warga Kendal. (fur)