RADARPEKALONGAN.ID, KENDAL – Pemerintah Kabupaten Kendal menghadapi tantangan fiskal berat pada awal tahun 2026. Penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp190 miliar berdampak domino pada berbagai sektor, termasuk pelayanan sosial bagi masyarakat rentan.
Dinas Sosial (Dinsos) Kendal terpaksa mengambil langkah pahit dengan melakukan efisiensi dan pengetatan anggaran. Pemangkasan ini membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menyalurkan bantuan sosial yang bersumber dari APBD agar program tetap tepat sasaran di tengah keterbatasan dana.
Kepala Dinsos Kendal, Muntoha, mengungkapkan bahwa penurunan kemampuan fiskal ini menuntut adanya penyesuaian pola pelaksanaan program tanpa mengabaikan kebutuhan dasar warga.
Baca Juga:Sambut Mudik Lebaran 2026, Jalan Pantura Batang-Pekalongan Siap Dibeton dengan Dana Rp 251 MiliarLibur Tahun Baru 2026, Pantai Wonokerto Pekalongan Diserbu 11 Ribu Wisatawan dalam Sehari
“Penurunan TKD tentu berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Beberapa program sosial harus kami sesuaikan dengan prinsip efisiensi, baik dari sisi jumlah penerima maupun pola pelaksanaannya,” ujar Muntoha saat memberikan keterangan, Senin (5/1/2026).
Penajaman Prioritas: BLT Dipangkas 50 Persen
Salah satu dampak nyata dari kebijakan efisiensi ini adalah penetapan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang hanya dialokasikan sebesar 50 persen dari tahun sebelumnya. Meski demikian, Muntoha menjamin layanan untuk kelompok paling rentan seperti lansia terlantar dan disabilitas tidak akan dihentikan.
“Prinsip kami, program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh berhenti. Yang kami lakukan adalah penajaman skala prioritas,” tegasnya.
Untuk menyiasati hal tersebut, Dinsos Kendal kini berfokus pada layanan kedaruratan sosial dan bantuan permakanan yang sifatnya mendesak. Verifikasi data juga diperketat melalui pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) guna menghindari duplikasi atau salah sasaran.
Menggeser Strategi: Dari Konsumtif ke Pemberdayaan
Muntoha menambahkan, di tengah himpitan anggaran, pihaknya mulai mengalihkan fokus bantuan dari yang bersifat konsumtif menuju pemberdayaan ekonomi. Strategi ini dianggap sebagai solusi jangka panjang agar masyarakat miskin tidak selamanya bergantung pada bantuan pemerintah.
“Kami ingin penerima bantuan tidak selamanya bergantung. Pemberdayaan tetap kami dorong meski bertahap. Kami tidak bisa bekerja sendiri, sinergi dengan desa, kecamatan, dan mitra swasta sangat penting agar program tetap berjalan optimal,” jelas Muntoha.