RADARPEKALONGAN.ID, KOTA PEKALONGAN – Pemerintah Kota Pekalongan menunjukkan keberpihakan yang nyata pada sektor pelayanan dasar. Di saat daerah harus memutar otak akibat pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp194 miliar pada 2026, anggaran untuk Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan masyarakat justru meroket.
Langkah berani ini tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2026 yang telah disepakati bersama DPRD. Pemkot Pekalongan mengalokasikan dana lebih dari Rp32,7 miliar untuk memastikan iuran jaminan kesehatan warga tetap terjamin. Angka ini meningkat sebesar Rp2,16 miliar untuk belanja iuran dan Rp168 juta untuk bantuan iuran dibandingkan tahun sebelumnya.
Sekretaris Daerah Kota Pekalongan, Nur Priyantomo, menegaskan bahwa kebijakan ini diambil untuk menepis kekhawatiran masyarakat mengenai dampak efisiensi anggaran nasional terhadap layanan kesehatan lokal.
Baca Juga:Update Laka Tol Batang–Semarang: Polisi Belum Tetapkan Tersangka, Hasil Ramp Check Truk Jadi KunciBulan Dana PMI Batang 2025 Tembus Rp 1,7 Miliar, Bupati Faiz Minta Partisipasi Instansi Ditingkatkan
“Meski ada efisiensi di berbagai bidang karena ada pemangkasan TKD, namun untuk anggaran kesehatan, khususnya dalam rangka UHC, Kota Pekalongan anggarannya malah naik,” ujar pria yang akrab disapa Nur Pri tersebut, Selasa (6/1/2026).
Kesehatan Jadi Visi Utama Wali Kota
Peningkatan anggaran di tengah himpitan fiskal ini bukan tanpa alasan. Nur Pri menjelaskan bahwa pemenuhan hak kesehatan warga merupakan ruh dari visi dan misi Wali Kota Pekalongan. Pemerintah daerah memastikan bahwa penyesuaian anggaran akibat kebijakan pusat tidak akan mengorbankan program-program yang bersentuhan langsung dengan keselamatan nyawa masyarakat.
Efisiensi memang dilakukan secara ketat di sektor lain, namun untuk urusan “kartu sehat” atau UHC, pemerintah justru menambah napas anggarannya agar cakupan layanan semakin luas.
“Secara kebijakan anggaran, untuk kesehatan memang menjadi salah satu prioritas agar terpenuhi. Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir. Meski TKD dari pusat mengalami pemangkasan nasional yang cukup besar, program UHC tidak dikurangi, malah ditingkatkan,” ungkap Nur Pri meyakinkan.
Jaminan Layanan Tetap Maksimal
Dengan kenaikan anggaran ini, ribuan warga Kota Pekalongan yang masuk dalam kategori penerima bantuan iuran dipastikan tetap bisa mengakses layanan rumah sakit secara gratis. Pemkot berharap komitmen ini dapat menjaga kualitas hidup masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang menantang.