RADARPEKALONGAN.ID, KOTA PEKALONGAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan terus berupaya mencari celah untuk menuntaskan persoalan sampah di wilayahnya. Wali Kota Pekalongan, A Afzan Arslan Djunaid, menyatakan komitmennya untuk mendongkrak angka pengelolaan sampah hingga mencapai angka 80 persen, meski dibayang-bayangi keterbatasan anggaran daerah.
Saat ini, capaian pengelolaan sampah di Kota Batik berada di angka 60 persen. Menurut pria yang akrab disapa Aaf tersebut, angka ini merupakan hasil kerja keras jajarannya melalui berbagai skema penanganan yang sudah berjalan. Namun, potensi lonjakan efektivitas pengelolaan kini bertumpu pada infrastruktur baru.
“Kalau soal pengelolaan sampah di Kota Pekalongan itu sekarang sudah sekitar 60 persen. Itu sudah kita maksimalkan. Tapi itu belum termasuk beberapa TPS-3R yang kita bangun dan baru kita resmikan, bahkan ada yang belum operasional,” ujar Aaf, Rabu (7/1/2026).
Baca Juga:Naik 17 Persen! 49 Ribu Penumpang Berangkat dari Stasiun Pekalongan Selama Libur Nataru 2025/2026Jalan Poros Desa Cening Kendal Longsor 100 Meter, Bupati Mbak Tika Pastikan Penanganan Prioritas
Optimisme dari Operasional TPS-3R
Wali Kota Aaf meyakini bahwa target 70 hingga 80 persen bukan hal mustahil jika seluruh Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS-3R) yang baru selesai dibangun dapat beroperasi secara penuh. Angka tersebut dinilai sudah sangat ideal bagi kota dengan kepadatan penduduk dan dinamika ekonomi setinggi Pekalongan.
Pengoperasian TPS-3R diharapkan mampu mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sekaligus memberdayakan masyarakat dalam pemilahan sampah dari tingkat lingkungan terkecil.
“Mudah-mudahan nanti bisa lebih maksimal lagi. Target kita sekitar 70–80 persen itu sudah bagus sekali,” tegas Aaf optimis.
Kendala Pemangkasan Dana Transfer Pusat
Di balik target ambisius tersebut, Aaf tidak memungkiri adanya hambatan besar dari sisi fiskal. Penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap kemampuan daerah dalam mendanai sektor lingkungan hidup secara mandiri.
Efisiensi anggaran ini memaksa Pemkot Pekalongan harus memutar otak agar operasional pengangkutan dan pengolahan sampah tetap terjaga. Aaf berharap pemerintah pusat memberikan perhatian khusus melalui program dukungan dana tambahan untuk isu krusial ini.
“Harapannya juga ada beberapa program dukungan dari Pemerintah Pusat untuk pengelolaan sampah. Sebab, kita tahu sendiri, DAU kita sangat berkurang. Otomatis anggaran pengelolaan sampah juga tidak bisa maksimal,” pungkasnya.