Suyoto memastikan, meskipun pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) bakal terhenti sementara, aspek pelayanan publik tidak boleh terganggu.
“Karena anggaran tidak cukup, maka kita kedepankan skala prioritas. Tahun ini mungkin belum bisa melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana karena anggaran tidak mencukupi,” kata Suyoto.
Kondisi ini menjadi ujian berat bagi kepemimpinan di tingkat desa. Kreativitas mengelola aset desa, mulai dari pariwisata hingga BUMDes, kini bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan demi menjaga kelangsungan pembangunan di Kabupaten Kendal. (fur)