RADARPEKALONGAN.ID, KENDAL – Pimpinan Cabang (PC) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Kendal terus memperkokoh peran strategis kader perempuan muda dalam ruang birokrasi dan sosial. Bekerja sama dengan DPRD Provinsi Jawa Tengah, organisasi ini menggelar forum peningkatan kualitas kebijakan publik di Pondok Pesantren Darul Amanah, Sukorejo, Ahad (11/1/2026).
Kegiatan yang diikuti oleh sekitar 100 perwakilan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Fatayat NU se-Kabupaten Kendal ini bertujuan untuk mengikis sumbatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Kader perempuan muda NU didorong tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor yang aktif mengawasi dan merumuskan kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik.
Ketua PC Fatayat NU Kendal, Muarofah, menekankan bahwa soliditas organisasi adalah modal utama dalam melakukan advokasi kebijakan. Ia mengapresiasi loyalitas kader yang menjadi ujung tombak gerakan di tingkat akar rumput.
Baca Juga:Antisipasi Cuaca Ekstrem, DPRD dan BPBD Pekalongan Sepakati Penguatan Sinergi Lintas Sektoral Hadapi BencanaWaspada Bencana di Kendal, 8 Kejadian Tercatat dalam Sebulan, Tanah Longsor Jadi Ancaman Paling Dominan
“Tanpa dukungan dari para anggota, kami tidak ada artinya. Fatayat NU Kendal bisa terus bergerak karena kebersamaan dan komitmen kader dari PAC hingga ranting,” ujar Muarofah dalam keterangannya, Selasa (13/1/2026).
Menjangkau Kelompok yang Minim Akses Informasi
Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah, Cholid Abdillah, yang hadir sebagai narasumber utama, menjelaskan bahwa sosialisasi tatap muka ini menjadi krusial. Menurutnya, masih banyak lapisan masyarakat, terutama di wilayah pelosok, yang belum terjangkau oleh narasi kebijakan yang beredar di media digital.
Fatayat NU, dengan basis massa yang militan dan berada di usia produktif, dinilai memiliki struktur yang efektif untuk menyebarluaskan pemahaman kebijakan secara vertikal maupun horizontal.
“Sosialisasi ini bertujuan agar informasi kebijakan publik yang berkualitas benar-benar sampai kepada masyarakat, khususnya mereka yang akses informasinya terbatas atau bahkan tidak terjangkau media digital,” tutur Cholid.
Fatayat NU Sebagai Mitra Strategis Pemerintah
Cholid menambahkan, efektivitas program pemerintah sangat bergantung pada sejauh mana organisasi masyarakat ikut terlibat dalam pengawasan. Ia memandang Fatayat NU sebagai mitra strategis yang mampu menjembatani aspirasi masyarakat langsung ke meja kekuasaan.
Kolaborasi ini diharapkan melahirkan pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi program-program daerah di Jawa Tengah, khususnya yang berkaitan dengan isu perempuan, anak, dan kesejahteraan sosial.