RADARPEKALONGAN.ID, BATANG – Benang kusut pendataan warga miskin di Kabupaten Batang kembali memicu ketegangan. Dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di Aula Kantor Bupati Batang, Selasa, 13 Januari 2026, para operator desa meluapkan curahan hati mereka langsung di hadapan Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan.
Para ujung tombak pendataan ini mengungkap realitas getir di lapangan: data bantuan sosial yang tidak akurat seringkali memicu konflik horizontal hingga berujung pada fitnah terhadap perangkat desa. Ketidaksinkronan antara data pusat dan kondisi riil di desa membuat aparat desa kerap dituding pilih kasih oleh warga.
Bupati M. Faiz Kurniawan mengakui bahwa integrasi data merupakan tantangan terbesar pemerintah daerah saat ini. Ia menegaskan bahwa fase penataan DTSEN adalah langkah krusial untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.
Baca Juga:Warga Tutup Paksa Galian C Pal 15 Kendal, Wabup Benny Karnadi Ancam Cabut Izin Tambang yang Rusak LingkunganRS Karomah Holistic Pekalongan Punya Direktur Baru, Siap Perkuat Layanan Kesehatan UHC bagi Warga!
“Pertama kita menerima data DTSEN dari nasional. Setelah itu fase berikutnya adalah integrasi data, penggabungan antara DTSEN nasional dengan data yang dimiliki pemerintah daerah,” ujar Faiz, Selasa (13/1/2026).
Operator Desa: Kami Sering Difitnah
Curahan hati paling menyentuh datang dari Khusupiah, operator desa asal Desa Pesantenan, Kecamatan Blado. Ia menyebut carut-marut data bukan sekadar masalah administrasi, melainkan ancaman terhadap nama baik dan keamanan aparat desa.
“Kami yang di bawah ini sering difitnah. Kalau sampai didengar LSM, amit-amit, bisa digoreng ke mana-mana,” ungkap Khusupiah dengan nada getir.
Ia mengkritisi mekanisme ground checking atau verifikasi lapangan dari pusat yang seringkali tidak melibatkan perangkat desa. Padahal, desa lah yang paling mengetahui kondisi ekonomi warga secara detail, termasuk kepemilikan aset seperti sepeda motor.
“Kalau ground checking, harapan kami melibatkan desa. Kita tahu persis warganya. Tapi kalau yang turun SDM dari pusat, ya pasti banyak yang ditutup-tutupi oleh warga,” tambahnya.
Fluktuasi Kuota Bansos dan Fenomena Judi Online
Berdasarkan data BPS 2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Batang tercatat sebanyak 61.750 jiwa. Namun, distribusi bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) mengalami fluktuasi yang membingungkan.