RADARPEKALONGAN.ID, SURAKARTA – Pemerintah Kabupaten Pekalongan mempertegas langkahnya dalam mendukung kedaulatan pangan nasional. Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) Komitmen Bersama Pencapaian Target Kinerja Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 di The Sunan Hotel Solo, Rabu, 14 Januari 2026.
Kegiatan strategis ini merupakan implementasi dari tema pembangunan Jawa Tengah tahun 2026, yaitu “Meneguhkan Posisi Jawa Tengah sebagai Lumbung Pangan Nasional”. Penandatanganan ini dilakukan bersama Gubernur Jawa Tengah dan seluruh kepala daerah di wilayah Jateng untuk menyatukan visi penguatan sektor pangan dari hulu hingga hilir.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menekankan bahwa kesepakatan ini bukan sekadar agenda seremonial di atas kertas, melainkan janji nyata untuk melindungi hajat hidup orang banyak.
Baca Juga:Warga Batang Mulai Diserang Gatal dan Diare Pascabanjir, Puskesmas Batang 2 Gerak Cepat Bagikan Salep!Lawan Sampah, Fatayat NU Kendal Luncurkan Gerakan Shosfa dan Komitmen Kurangi Plastik dari Rumah
“Hari ini bukan hanya sekadar komitmen dalam bentuk MoU, tetapi satu rangkaian kebersamaan untuk membangun Provinsi Jawa Tengah bersama-sama. Keputusan Bapak-Ibu sekalian inilah yang menjadi kunci utama,” tegas Gubernur dalam arahannya.
Target Produksi Pangan Fantastis
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, memaparkan bahwa target kinerja tahun 2026 mencakup pengelolaan luas lahan baku sawah sebesar 970.354 hektare. Jawa Tengah dipatok mampu memproduksi 10.559.679 ton Gabah Kering Giling (GKG).
Tak hanya padi, komitmen ini juga mencakup target komoditas lain seperti:
- Jagung: 3.700.000 ton
- Tebu: 4.413.300 ton
- Daging: 942.497 ton
- Perikanan Tangkap & Budidaya: Masing-masing di atas 600.000 ton
Gubernur meminta para bupati dan wali kota untuk pasang badan melindungi petani, terutama saat menghadapi bencana alam. “Kalau ada gagal panen, segera laporkan. Jangan dibiarkan. Ini bentuk kebersamaan kita dalam melindungi petani,” imbuhnya.
Haramkan Alih Fungsi Lahan
Salah satu poin krusial dalam kesepakatan ini adalah pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif. Gubernur mengingatkan para kepala daerah agar tidak sembarangan mengubah zona hijau menjadi kawasan industri atau pemukiman tanpa pertimbangan matang.
“Kunci swasembada pangan adalah mempertahankan lahan. Jangan coba-coba mengubah lahan pertanian. Komitmen ini juga sudah kami koordinasikan dengan kementerian dan aparat penegak hukum,” kata Gubernur memberikan peringatan keras.