RADARPEKALONGAN.ID, KOTA PEKALONGAN – Dampak bencana banjir yang meluas di Kota Pekalongan tidak hanya melumpuhkan pemukiman, tetapi juga mengganggu sektor pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Pekalongan mencatat sedikitnya 150 lembaga pendidikan, baik negeri maupun swasta, terdampak genangan air per 19 Januari 2026.
Data tersebut mencakup berbagai jenjang, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kondisi ini memaksa pihak otoritas pendidikan untuk mengambil langkah diskresi demi menjamin keselamatan para siswa dan tenaga pengajar.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, Mabruri, mengungkapkan bahwa persentase sekolah yang terdampak cukup signifikan di setiap jenjangnya.
Baca Juga:DPRD Kendal Desak Pemkab Tangani Banjir Secara Serius, Jangan Sampai Jadi Agenda Rutin Tahunan!Dinkes Kota Pekalongan Tekankan Pengawasan Internal Dapur SPPG: Pastikan Keamanan Pangan Berstandar SLHS
“Kami terus memantau perkembangan kondisi sekolah terdampak. Pembelajaran daring dapat dilaksanakan, dan apabila situasi tidak memungkinkan, sekolah kami izinkan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar,” ujar Mabruri saat memberikan keterangan, Selasa (20/1/2026).
Rincian Sekolah Terdampak: PAUD Paling Banyak
Berdasarkan data Dindik, jenjang PAUD menjadi yang paling banyak terpapar luapan air. Dari 90 lembaga PAUD formal, sebanyak 45 lembaga atau 50 persennya terendam. Sementara untuk PAUD non-formal, dari 173 lembaga, sebanyak 60 di antaranya terdampak banjir.
Kondisi serupa terjadi pada jenjang sekolah dasar dan menengah:
- Sekolah Dasar (SD): 38 sekolah dari total 103 lembaga (37%).
- Sekolah Menengah Pertama (SMP): 10 sekolah dari total 30 lembaga (33%).
- Pendidikan Nonformal (PNF): 7 lembaga dari 14 yang tersedia (50%).
Menariknya, Mabruri menyebut ada sekolah yang secara fisik tidak terendam namun aktivitas belajarnya tetap terhenti karena dialihfungsikan. “Terdapat satu SD yang sebenarnya tidak terdampak banjir, namun digunakan sebagai lokasi pengungsian, yaitu SDN Tirto 03, yang saat ini menampung sekitar 350 pengungsi,” jelasnya.
Kebijakan Belajar Fleksibel
Merespons situasi darurat ini, Dinas Pendidikan menerapkan kebijakan pembelajaran situasional. Sekolah-sekolah yang terendam diperbolehkan memulangkan siswa lebih awal atau meniadakan aktivitas tatap muka sama sekali.
Sebagai gantinya, guru diminta memberikan tugas yang dapat dikerjakan siswa dari rumah agar proses belajar tetap berjalan meskipun secara daring. Kebijakan ini akan terus dievaluasi secara berkala mengikuti tren penurunan atau kenaikan debit air di wilayah sekolah masing-masing.
Dinas Pendidikan menegaskan bahwa keselamatan peserta didik adalah prioritas utama di atas ketuntasan kurikulum selama masa tanggap darurat banjir ini berlangsung. (nul)