RADARPEKALONGAN.ID, KENDAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal melayangkan desakan keras kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk serius membenahi persoalan banjir. Langkah tegas, terencana, dan berkelanjutan dinilai mendesak dilakukan agar bencana banjir tidak terus menjadi “agenda rutin” yang menyengsarakan masyarakat setiap kali musim penghujan tiba.
Kritik ini mencuat setelah sejumlah kecamatan di Kabupaten Kendal kembali terendam air akibat curah hujan tinggi dan kiriman debit air dari wilayah hulu. Kondisi yang berulang ini dianggap sebagai rapor merah yang menunjukkan bahwa penanganan selama ini belum menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya.
Ketua DPRD Kendal, Mahfud Sodiq, menekankan bahwa pola penanganan banjir tidak boleh lagi dilakukan secara parsial atau sekadar “tambal sulam” di lokasi yang terdampak saja.
Baca Juga:Dinkes Kota Pekalongan Tekankan Pengawasan Internal Dapur SPPG: Pastikan Keamanan Pangan Berstandar SLHSAntisipasi Penyakit Pasca Banjir, Pemkab Pekalongan Terjunkan Tim Medis di Posko Pengungsian dan Puskesmas
“Penanganan banjir harus menyeluruh, tidak hanya fokus pada lokasi terdampak, tetapi juga memperhatikan kondisi daerah hulu. Ini membutuhkan komitmen kuat dan kerja serius dari seluruh pemangku kepentingan,” tegas Mahfud saat ditemui di Kantor DPRD Kendal, Selasa (20/1/2026).
Sinergi Anggaran dan Infrastruktur Vital
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Kendal dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta Pemerintah Pusat. Menurutnya, proyek strategis seperti normalisasi sungai, pembangunan tanggul, hingga pembuatan embung tidak mungkin berjalan maksimal tanpa dukungan anggaran yang kuat.
Ia menilai, pembangunan infrastruktur penahan air harus menjadi prioritas utama dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun ini.
“Tanpa dukungan anggaran yang memadai, upaya pengendalian banjir tidak akan maksimal. Normalisasi sungai, pembangunan tanggul, embung, hingga waduk penahan air harus menjadi prioritas bersama,” ujarnya lugas.
Fungsi Pengawasan dan Penganggaran
Selain infrastruktur besar, kualitas drainase di kawasan pemukiman juga menjadi sorotan. Mahfud menilai lemahnya perencanaan tata kelola air selama ini mengakibatkan banjir terus menjadi ancaman laten bagi keselamatan dan kenyamanan warga.
DPRD Kendal menyatakan komitmennya untuk mengawal ketat kebijakan penanganan banjir, baik dari sisi pengawasan lapangan maupun alokasi anggaran pada tahun sidang 2026.
“Kalau tidak ditangani secara serius dan berkelanjutan, banjir akan terus berulang setiap musim hujan. Ini tidak boleh dibiarkan. DPRD akan terus mendorong agar kebijakan penanganan banjir benar-benar dijalankan, bukan sekadar wacana,” pungkasnya.